Presiden Biden dan Raja Abdullah II Soroti Serangan Israel Terhadap Kota Rafah

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Raja Yordania Abdullah II menyoroti serangan Israel ke Kota Rafah di selatan Gaza, saat kedua pemimpin bertemu di Gedung Putih Hari Senin.

Berbicara setelah pertemuan dengan Raja Abdullah II, Presiden Biden menegaskan kembali, operasi militer Israel tidak boleh dilakukan di Rafah "tanpa rencana yang kredibel untuk memastikan keselamatan dan bantuan" bagi lebih dari satu juta orang yang berlindung di sana.

"Kami juga sudah jelas sejak awal bahwa kami menentang pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza," tegas Biden, melansir The Times of Israel 13 Februari.

Diberitakan sebelumnya, Operasi gabungan oleh Israel Defense Forces (IDF), dinas keamanan domestik Israel Shin Bet dan Unit Polisi Khusus di Rafah membebaskan Fernando Simon Marman (60) dan Louis Hare (70) kata militer Israel. Militer mengatakan, keduanya diculik oleh Hamas dari Kibbutz Nir Yitzhak pada 7 Oktober, kondisinya baik dan dibawa ke Kompleks Medis Tel Hashomer (Sheba Medical Center).

Serangan Israel di Rafah terjadi sehari setelah Presiden Biden melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menegaskan kembali pendiriannya bahwa militer Israel tidak boleh melanjutkan serangan darat di Rafah "tanpa rencana yang kredibel dan dapat dilaksanakan" untuk menjamin keselamatan warga sipil.

Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan kepada CNN, sedikitnya 94 orang tewas akibat serangan Israel terhadap Kota Rafah.

Kementerian juga mengatakan masih dalam proses pengambilan dan identifikasi jenazah, dan jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat.

Sementara, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan lebih dari 100 orang tewas akibat serangan semalam di Rafah. PRCS menambahkan, masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan dan jumlah korban tewas mungkin bertambah.

"Situasinya sudah tidak tertahankan bagi lebih dari satu juta orang yang terpaksa mengungsi ke Rafah sejak perang dimulai," kata Raja Abdullah.

"Potensi ancaman pengungsian warga Palestina ke luar perbatasan Gaza dan Tepi Barat adalah sesuatu yang kami anggap sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan," tegasnya.