Presiden Biden Ingin Otoritas Palestina Siap Bangun Negara Usai Kendali Hamas di Gaza Berakhir

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden ingin Otoritas Palestina (PA) segera melakukan reformasi, sehingga kelak bisa bermanfaat bagi rakyat Palestina, ketika Hamas tidak lagi berkuasa di Gaza.

Itu dikatakan oleh Presiden Biden usai pertemuan dengan Raja Abdullah II dari Yordania di Gedung Putih, Washington D.C Hari Senin waktu setempat.

"Kami berupaya menciptakan kondisi perdamaian abadi dengan terpenuhinya jaminan keamanan Israel, serta aspirasi Palestina untuk negara mereka sendiri. Saya mengatakan ini sebagai dukungan seumur hidup terhadap Israel. Itulah satu-satunya jalan yang menjamin keamanan Israel untuk jangka panjang," ujar Presiden Biden, melansir The Times of Israel 13 Februari.

"Untuk mencapainya, Palestina juga harus memanfaatkan peluang ini. Otoritas Palestina harus segera melakukan reformasi sehingga dapat secara efektif memberikan manfaat bagi rakyat Palestina di Tepi Barat dan Gaza," lanjut Biden.

Lebih lanjut, Presiden Biden juga menggarisbawahi pentingnya kemampuan PA untuk membangun negara yang menerima perdamaian, tanpa adanya kelompok militan seperti Hamas.

"Setelah kendali Hamas atas Gaza berakhir. (PA) harus bersiap untuk membangun negara yang menerima perdamaian, tidak menampung kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam," ujarnya.

"Kami sudah mulai mengintegrasikan kawasan ini, untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan semua tetangga Arabnya, termasuk negara Palestina di masa depan. Upaya itu sudah dilakukan sebelum serangan 7 Oktober. Hal ini bahkan lebih mendesak saat ini," tandas Presiden Biden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Trump juga memuji "peran unik" Yordania sebagai penjaga situs suci Yerusalem.

"Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, ikatan antar negara menjadi lebih penting dari sebelumnya," Presiden Biden menyimpulkan.

Akhir tahun lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, PA siap memikul tanggung jawab di Jalur Gaza, menginginkan penghentian total peperangan di wilayah itu dan dilanjutkannya pengiriman bantuan kemanusiaan.

"Otoritas Palestina siap memikul tanggung jawabnya di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem sebagai satu negara Palestina," ujar Presiden Abbas kepada saluran televisi Mesir, dilansir dari The National News.

Presiden Abbas yang juga pemimpin Faksi Fatah menegaskan, negara Palestina harus didirikan setelah perang dan harus terdiri dari Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur.

Diketahui, Fatah adalah faksi dominan di Otoritas Palestina, yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel. Sementara saingannya, Hamas, memerintah Gaza sejak mereka merebut kekuasaan di sana pada tahun 2007.