Respons Film Dirty Vote, Anies: Hentikan Kecurangan, Mumpung Masih Ada Dua Hari 

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi film Dirty Vote yang kini menghebohkan publik lantaran mengulas dugaan kecurangan termasuk nepotisme dalam Pemilu 2024.

Anies menilai film Dirty Vote membuka mata masyarakat atas penyusunan rencana kecurangan pemilu hingga hari pencoblosan nanti. Jika sudah begini, Anies meminta pihak yang disinggung dalam film untuk menghentikan upaya kecurangan.

"Ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil menjadi cacat ketika itu dilaksanakan. Maka itu, jangan dilakukan, jangan lakukan kecurangan. Hentikan, mumpung masih ada dua hari, nih," kata Anies di kediaman Jusuf Kalla, Jakarta Selatan, Senin, 12 Februari.

Anies pun menegaskan dampak buruk yang bisa terjadi jika kecurangan pemilu terus dilakukan. Masyarakat, menurut dia, bisa menjadi marah dan tak percaya lagi pada ketatanegaraan saat ini.

"Marah penonton. Penonton marah. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi, sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat karena rakyat akan merespons seluruh tidak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak tahu," urai Anies.

Di satu sisi, mangan Gubernur DKI Jakarta ini juga mewanti-wanti jajaran aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri untuk tetap menjaga netralitasnya selama pemilu. Hal ini menanggapi dugaan pengerahan aparat negara untuk memenangkan capres-cawapres tertentu yang disinggung dalam film tersebut.

"Pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN, termasuk keluarga polisi, termasuk keluarga TNI, termasuk keluarga kepala desa," tutur Anies.

"Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anak yang bisa dapat pekerjaan," lanjutnya.

Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang dipaparkan oleh tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Ketiga ahli hukum ini menerangkan praktik nepotisme menggunakan instrumen kekuasaan dengan tujuan memenangkan Pemilu 2024 oleh para penguasa.

Kasus-kasus nepotisme yang ditanggapi Bivitri, Zainal Arifin, dan Feri dibeberkan lewat dokumen foto, video, maupun potongan berita. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.

Menurut Bivitri, film Dirty Vote adalah sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi negara ini pada suatu saat, di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.

“Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” urai Bivitri dalam keterangannya, Minggu, 11 Februari.

Melanjutkan, Feri menegaskan bahwa film Dirty Vote memberi pesan pengingat kepada rezim bahwa kekuasaan negara ada batasnya. Menurutnya, membiarkan kecurangan merusak pemilu sama saja merusak bangsa ini.

"Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya,” jelas Feri.

Dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Ini merupakan film keempat yang disutradarainya mengambil momentum pemilu.