JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah menyatakan kesiapannya untuk menuntaskan 4.501 balita yang mengalami stunting dan tersebar di sejumlah kecamatan di daerah itu.
Jumlah balita di Kabupaten Batang sebanyak 59.266 balita dan 4.501 balita diantaranya mengalami stunting.
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Kamis, mengatakan berdasar data pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat secara elektronik, kasus stunting sejak 2022 hingga 2023 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan.
"Ada 4.501 balita yang mengalami stunting siap kami tuntaskan pada 2024," katanya.
Menurut dia, kasus stunting tersebut tersebar di 25 desa di delapan kecamatan, seperti Warungasem, Banyuputih, Tulis, Gringsing, Reban, Blado, Bawang, dan Kandeman.
"Kami mempertimbangkan penanganan kasus stunting di delapan kecamatan tersebut, karena berdasarkan analisa situasi data dari organisasi perangkat daerah dan indikator lainnya, seperti penyediaan air bersih dan jamban," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
BPK Audit Laporan Keuangan Kemenkes di Area yang Berpotensi Kecurangan
08 Februari 2024, 06:44 -
| BERITA
Kaesang Klaim Elektabilitas PSI Naik 4 Persen Setelah Temui Masyarakat di Berbagai Daerah
08 Februari 2024, 06:28 -
| BERITA
Tiga Operator Judi Online Ditangkap di Dalam Pesawat AirAsia Tujuan Malaysia
07 Februari 2024, 16:18 -
| BERITA
Jakarta Hujan Deras, Jalan DI Panjaitan Jaktim Terendam Banjir 50 Cm
05 Februari 2024, 18:40 -
| BERITA
Satu Keluarga Tewas dalam Kebakaran di Cakung, Kerugian Ditaksir Rp1 M
04 Februari 2024, 08:01 -
| BERITA
Pelaku Penembakan di Colomadu Karanganyar Ditangkap, 1 Orang Eksekutor 2 Orang Penganiaya
01 Februari 2024, 17:11
Ia mengatakan pemkab telah menyiapkan sejumlah program kegiatan, seperti menyiapkan tim pendamping keluarga dan memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai upaya menuntaskan kasus stunting.
Pada penuntasan kasus stunting tersebut, kata dia, pihaknya akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kementerian Agama untuk memberikan edukasi pada masyarakat terhadap pentingnya mencegah terjadinya kasus itu.
"Kami berharap dengan adanya kerja sama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah ini dapat mencegah dan menurunkan kasus kekerdilan di daerah ini," katanya.
