Eks Pimpinan KPK Ajak Hati-hati Pilih Presiden: Kalau Tak Berkomitmen Kuat Berantas Korupsi, Pencitraan Cuma Bullshit

JAKARTA - Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengimbau masyarakat berhati-hati memilih pasangan calon di Pilpres 2024. Jangan sampai mereka hanya melakukan pencitraan semata tanpa memiliki komitmen, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ruki menyampaikan hal tersebut saat membacakan seruan lima pesan moral bagi presiden dan seluruh penyelenggara negara di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin, 5 Februari.

Menurut Ruki, seorang pemimpin harus punya komitmen yang kuat karena ia akan menjadi panglima tertinggi.

“Kalau presiden tidak punya komitmen yang kuat, cuma pencitraan, maka bullshit,” kata Ruki.

“Kita tidak akan bisa bergerak, negeri ini akan semakin lama semakin terpuruk, kewajiban kita luar biasa besar, utang yang begitu besar harus diselesaikan dengan membersihkan korupsi terlebih dahulu baru pendapatan naik, kepercayaan publik naik,” lanjutnya.

Ruki yang pernah menjabat sebagai Ketua KPK periode 2003-2007 mengatakan belum pernah ada presiden yang punya komitmen kuat memberantas korupsi. Sehingga, ia merasa perlu memberikan peringatan bagi masyarakat jelang hari pencoblosan 14 Februari.

“Mari kita berhati-hati memilih presiden kali ini karena presiden itu harus memiiki komitmen yang kuat, sustainable dalam rangka pemberantasan korupsi. Tanpa orang seperti itu berapa triliun rupiah habis untuk melakukan pemilu hasilnya nol, karena persoalannya adalah moral,” tegasnya.

Sementara itu, eks Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membacakan lima pesan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah tentang penyaluran bantuan sosial (bansos) yang harus diperbaiki tata kelolanya.

“Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, khususnya tata kelola penyaluran bantuan sosial berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah, sesuai nama dan alamat," ujar Basaria.

Para eks pimpinan komisi antirasuah itu menilai tata kelola bansos tersebut kekinian memang jadi sorotan. Namun, mereka merasa wajar karena pemberiannya tidak lagi memperhatikan prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam seruan ini, mereka juga mengingatkan penting bagi Jokowi dan jajarannya memperkuat agenda pencegahan serta pemberantasan korupsi. Termasuk, menghindari segala konflik kepentingan.

“Karena benturan kepentingan adalah akara dan langkah awal untuk menuju praktik korupsi,” tegas Basaria.

Seruan berikutnya adalah terkait netralitas aparat penegak hukum seperti Polri, TNI, dan Kejaksaan. Mereka tak boleh berpihak terhadap salah satu calon.

“Sifat kenegarawanan dan keteladanan seharusnya juga dapat ditunjukan oleh seorang presiden atau kepala negara, terlebih dalam masa-masa kontestasi Pemilihan Umum tahun 2024 ini,” ungkap Basaria.

Adapun pimpinan KPK yang turut terlibat menyuarakan petisi tersebut adalah Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja. Kemudian, Laode M Syarif, Mas Achmad Santosa, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, Bibit Samad Rianto, Mohammad Jassin, Zulkarnain, dan Haryono Umar.