JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak semua pihak untuk menahan diri pada Hari Senin, membela langkah Kerajaan untuk mengurangi hukuman penjara bagi mantan PM Najib Razak, di tengah meningkatkan reaksi dari kritikus yang menilai itu dapat membahayakan upaya pemberantasan korupsi.
Dewan pengampunan yang diketuai oleh Raja Malaysia terdahulu, Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, sebelum turun takhta pekan lalu, mengurangi separuh hukuman penjara 12 tahun dan memotong denda bagi Najib, yang dipenjara karena korupsi dan pencucian uang terkait skandal dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dewan tidak memberikan alasan keputusan yang diambilnya.
PM Anwar mengatakan pada Hari Senin, keputusan raja untuk meringankan hukuman Najib adalah final dan raja tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan, menambahkan itu adalah "masalah belas kasihan".
"Kami paham masyarakat punya pandangan yang kuat. Jadi, kami beri sedikit kelonggaran, tapi setelah ada penjelasan sebaiknya dihentikan," kata PM Anwar, melansir Reuters 5 Februari.
PM Anwar juga mengaku mengajukan permohonan grasi kerajaan kepada dewan untuk dibahas, meski ia membantah melakukannya di bawah tekanan UMNO.
"Saya katakan segera setelah saya menerima banding, saya meminta agar dewan pengampunan mendiskusikannya," ungkapnya.
Terpisah, Najib sendiri secara konsisten membantah melakukan kesalahan. Pihak Keluarga mengatakan mereka kecewa dengan keputusan tersebut, mengharapkan pengampunan penuh dan pembebasan segera.
Sekitar 4,5 miliar dolar AS dicuri dari 1MDB dalam skema yang mencakup seluruh dunia, dengan sekitar 1 miliar dolar AS mengalir ke rekening pribadi Najib, kata penyelidik Malaysia dan AS. Najib sendiri masih diadili karena korupsi dalam beberapa kasus terkait 1MDB lainnya.
Sementara itu, Latheefa Koya, mantan ketua Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), menggambarkan pengurangan hukuman bagi Najib sebagai "pukulan pahit" bagi badan tersebut dan petugasnya yang menyelidiki 1MDB.
"Dan pengurangan hukuman ini terjadi ketika MACC masih berusaha mendapatkan kembali uang 1MDB di luar negeri. Negara-negara lain tersebut sedang mengamati dengan cermat - akankah mereka bekerja sama sekarang?" katanya di.
Sedangkan Ramkarpal Singh, mantan wakil menteri hukum dari Partai Aksi Demokratik, bagian dari koalisi PM Anwar, meminta dewan pengampunan untuk mengungkapkan alasannya meringankan hukuman Najib.
"Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi telah dirusak secara serius oleh perkembangan kasus Najib, karena keseriusan pelanggarannya diketahui di seluruh dunia," katanya dalam sebuah pernyataan pada Hari Sabtu.
BACA JUGA:
Pengurangan hukuman ini terjadi di tengah tuduhan perdana menteri mengalami kemunduran dalam janji reformasi, setelah jaksa tahun lalu membatalkan kasus korupsi terhadap Najib dan para pemimpin lain yang terkait dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), mitra koalisi PM Anwar dalam membentuk pemerintahan November 2022.
Diketahui, Raja Malaysia memainkan peran seremonial, namun dapat memberikan grasi kepada terpidana berdasarkan kewenangan diskresi yang diberikan oleh konstitusi federal.
Keputusan yang dibuat oleh bangsawan jarang mendapat tantangan. Pernyataan negatif tentang monarki dapat dituntut berdasarkan undang-undang, yang digunakan terhadap orang-orang yang mengkritik kerajaan di media sosial.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
