Bagikan:

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengajukan pengunduran dirinya kepada raja. Tak hanya dirinya, partai yang menaungi Mahathir Mohamad juga memutuskan untuk keluar dari koalisi partai yang berkuasa. 

Pengunduran diri Mohathir Mohamad terjadi setelah sejumlah politikus dari koalisi yang berkuasa mengadakan pertemuan pada Minggu, 23 Februari di sebuah hotel dekat Kuala Lumpur. Mereka membahas tentang kemungkinan aliansi baru dengan para anggota partai berkuasa yang terguling yaitu Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). 

Pertemuan tersebut mendorong Anwar Ibrahim menuduh partai Mahathir, Partai Pribumi Bersatu, sebagai pengkhianat dan merencanakan perubahan besar-besaran dalam koalisi yang berkuasa. Upaya ini ditakutkan bisa menggagalkan Anwar Ibrahim dijadikan sebagai perdana menteri di kemudian hari.

Padahal, antara mereka ada perjanjian yang menyatakan nanti Anwar Ibrahim akan jadi perdana menteri. Perjanjian tersebut terjadi sebelum Pemilu 2018. 

Dalam perjanjian itu disebutkan, nanti, Anwar Ibrahim akan menjadi perdana menteri. Karenanya, Anwar Ibrahim setuju berkoalisi dengan mantan saingannya yaitu Mahathir Mohamad untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2018 mengalahkan Najib Razak.

"Kami tahu ada upaya untuk menjatuhkan PH (Pakatan Harapan) dan membentuk pemerintahan baru," kata Anwar, dilansir dari The Guardian, Senin 24 Februari 2020.

Di sisi lain, Mahathir membutuhkan lebih banyak waktu untuk transisi dari pemerintahannya ke Anwar Ibrahim, yang mana belum pernah ia tetapkan tanggalnya. Namun pembentukan koalisi baru memungkinkan Mahathir Mohamad melaksanakan masa jabatan penuh alih-alih menyerahkannya kepada Anwar seperti yang dijanjikan sebelumnya.

Gejolak pemerintahan Malaysia terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang penyebaran COVID-19 yang telah menakuti investor, mendorong benchmark Kuala Lumpur ke level terendah. Sementara mata uang ringgit turun 0,7 persen hampir enam bulan, penurunan tertajam dalam lebih dari tiga tahun.

Anwar sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri keuangan selama 22 tahun di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad periode pertama. 

Namun Anwar dipecat pada 1998 setelah berselisih tentang cara mempertahankan ekonomi terhadap krisis keuangan Asia. Anwar dipenjara dua kali karena tuduhan tindakan sodomi yang ia klaim sebagai tuduhan palsu. Ia dibebaskan dengan pengampunan kerajaan setelah Pemilu 2018. 

Perselisihan lama Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim merupakan babak terakhir dalam laga politik yang sudah berjalan lama antara dua tokoh politik paling terkemuka di Malaysia.