Ribka Tjiptaning Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kemnaker, Hasto PDIP: Ada Upaya Kriminalisasi

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menduga ada upaya kriminalisasi terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis, 1 Februari.

Diketahui, Ribka dipanggil sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnakertrans Tahun Anggaran 2012. Dia sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Hari ini ada upaya kriminalisasi hukum. Itu terjadi bukan hanya pada pasangan Ganjar-Mahfud tetapi juga pada pasangan AMIN, yaitu Mbak Ribka Tjiptaning,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari.

Hasto mengatakan Ribka telah melapor ke DPP PDIP saat diminta datang ke komisi antirasuah. Ada dugaan kadernya itu seringkali bicara keras soal perlindungan TKI sehingga ia dipanggil dalam kasus ini.

Sebab, momen pemanggilan ini juga berdekatan dengan sejumlah politisi yang memberikan dukungan terhadap pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN.

“Mbak Ning ini dalam rapat sering mempertanyakan terhadap pengadaan sistem proteksi TKI,” tegasnya.

Sehingga, dia heran ketika Ribka diminta datang ke KPK. “Tiba-tiba muncul panggilan seperti itu, tiada hujan tiada angin,” ujar Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Ribka dipanggil sebagai saksi kasus korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI bersama dua orang lainnya. Mereka adalah Ruslan Irianto Simbolon yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dan swasta bernama Bunamas.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tahun anggaran 2012. Mereka ialah Reyna Usman; Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia.

Ketiganya diduga membuat negara merugi hingga Rp17,6 miliar. Sejumlah tempat sudah digeledah untuk mengusut dan mencari bukti.

Selain itu, KPK telah memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Kamis, 7 September. Mantan Menakertrans diperiksa untuk didalami terkait persetujuan penggunaan anggaran untuk pengadaan sistem proteksi TKI.