JAKARTA - Calon presiden Anies Baswedan ingin mendudukkan buruh dan pengusaha bersama-sama untuk membahas peningkatan upah minimum provinsi (UMP) demi kesejahteraan buruh.
Dalam acara Desak & Slepet AMIN, Anies mengatakan tiap tahun pada Oktober perdebatan UMP buruh selalu menguat.
Aktivis buruh dan bahkan pengusaha, menurut dia, sama-sama tidak menyukai kondisi tanpa kepastian tersebut. Namun, harus terus menjalaninya. Sementara itu, negara seperti membiarkan situasi itu.
"Kita harus duduk bersama-sama, serius duduk bersama. Di tingkat kepemimpinan nasional mengatur ini sehingga tidak setiap tahun menimbulkan ketidakpastian dan harus ada turunannya," kata Anies dilansir ANTARA, Senin, 29 Januari.
Menurut Anies, jangan hanya ramai mengenai UMP-nya sebab itu hanya tingkat pemula. Sesudah itu, seharusnya upah mengalami peningkatan.
"Jadi, kami melihat, satu, duduk bersama buruh, pengusaha, bahwa kita membuat sebuah mekanisme untuk diatur se-Indonesia dan lintas waktu," katanya.
Anies mengatakan tidak mungkin pihaknya membuat satu aturan untuk semua tempat yang sama sebab ujungnya akan ada variasi. Hal ini mengingat biaya yang berbeda-beda biaya hidup.
BACA JUGA:
Akan tetapi, Anies mengatakan ke depannya semua akan punya pegangan. Penghitungan upah itu bukan hanya UMP, melainkan pasca-UMP sehingga sesudah bekerja harus ada peningkatan terus-menerus.
"Kami membayangkan penghitungan multiyears ini melibatkan pertama buruh, kedua pengusaha, pakar, pakar ilmu perburuhan, lalu yang tidak kalah penting adalah pelibatan dari unsur lintas wilayah," kata dia.
Anies mengatakan patokan UMP jangan hanya buruh dari Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya, tetapi juga di seluruh Indonesia dan unsur-unsur lainnya sehingga hasilnya mencerminkan kondisi di seluruh Indonesia.
Terkait
