Ganjar: Bupati Boleh Loh Ikut Kampanye, kan Sudah Ada Pernyataan

LABUAN BAJO - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan saat ini pejabat negara seperti bupati boleh berkampanye.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berdialog di Rumah Keuskupan Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1). Awalnya, Ganjar membahas stunting.

"Yang saya pikirkan, maaf kalau nanti ada yang tersinggung, saya minta maaf di depan. Ketika saya membaca data statistik, stunting yang relatif ini, tadi pak bupati, pak bupati boleh loh ikut kampanye," ujar Ganjar yang disambut tawa para peserta yang hadir dilansir ANTARA, Jumat, 26 Januari.

Karena itu, Ganjar meminta bupati tidak boleh takut jika ingin ikut berkampanye.

"Kan sudah ada pernyataan kemarin, tidak boleh takut (kampanye) loh," sambungnya.

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan jika presiden boleh berkampanye. Jokowi juga menyampaikan presiden boleh memihak.

Kemudian, Ganjar mengatakan jika angka stunting di Indonesia masih tinggi. Ganjar pun berkomitmen untuk memperbaiki akses kesehatan.

"Ketika kemudian stunting masih tinggi, maka mari kita pikirkan akses kesehatan terhadap generasi masa depan bangsa itu yang kami pikirkan," kata Ganjar.

Ganjar pun mengatakan fokus dirinya saat ini mendengarkan suara-suara rakyat kecil. Sebab itu, dia memilih berkampanye di daerah-daerah terpencil.

"Kenapa saya pilih pada sudut-sudut Indonesia yang secara elektoral suaranya kecil? Kami sedang tidak bicara soal elektoral dengan syarat yang kecil," jelasnya.

"Tapi, kami sedang melihat, menyaksikan, merasakan getaran pikiran yang ada di masyarakat, rasa hati dan suasana kebatinan yang ada di ujung-ujung Indonesia, yang barang kali kita tidak pernah tau, tidak pernah menyentuh, atau barang kali malas untuk menyentuh," imbuhnya.

Dia menuturkan untuk mencapai Ruteng, NTT, memang memerlukan perjuangan. Maka, dia pun bertekad untuk memperbaiki akses kesehatan hingga pendidikan di NTT.

"Saya rasakan betul suasana itu, menuju tempat ini butuh perjuangan. Tidak adil rasanya ketika remote area tidak dapat prioritas," pungkas Ganjar.