Berpolemik, Akhirnya Pemprov Jatim Ogah Hibahkan Dana untuk Museum SBY-ANI

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan tidak memberikan dana hibah Rp9 miliar kepada Yayasan Yudhoyono Foundation untuk membangun Museum dan Galeri SBY-ANI di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sebab, dana ini menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Polemik soal dana hibah untuk pembangunan museum ini awalnya ramai di media sosial karena banyak warganet yang menyorotinya. Hal ini lantas ditanggapi anggota DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono yang menyebut Yudhoyono Foundation adalah lembaga citra politik personal seorang tokoh.

Sehingga, hibah uang sebesar Rp9 miliar ini tentu menyakiti hati dan mengkhianati masyarakat utamanya warga Pacitan.

"Uang rakyat Rp9 miliar untuk sebuah lembaga yang tujuannya adalah citra politik personal bagi seorang tokoh sangat menyakiti hati rakyat, mengkhianati amanat penderitaan rakyat, apalagi di masa pandemi COVID-19 di mana rakyat sedang kesusahan," ungkap Deni dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, daripada dihibahkan untuk membangun museum uang sebesar Rp9 miliar itu bisa dibelikan beras sebanyak 900 ribu kilogram dan dibagikan kepada warga miskin. Tak hanya itu, uang ini juga dianggap bisa memberikan bantuan paket data internet untuk lebih dari 500 ribu pelajar.

"Atau bisa memberi bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar biaya kuliah di masa pandemi," tegasnya.

Selain itu, Deni meningatkan APBD sebagai instrumen fiskal yang harus digunakan sesuai dengan skala prioritas. Apalagi, Kabupaten Pacitan menjadi salah satu sentra kemiskinan di Jatim.

"Kemiskinan di Pacitan sangat tinggi, yaitu 14,54 persen per 2020. Ini termasuk yang tertinggi di Jatim. Demikian pula pendapatan per kapita rakyat Pacitan baru Rp28 juta per orang per tahun, hanya separo dari rata-rata pendapatan per kapita di Jatim," ujarnya.

"Dana bantuan Rp9 miliar untuk Museum SBY adalah hal ironis di tengah fakta kemiskinan Pacitan yang begitu besar. Apalagi kalau kita lihat bentuk Museum SBY seperti istana mewah, yang menjauh dari realita hidup rakyat Pacitan," imbuh dia.

Kalaupun alasan bantuan pembangunan Museum SBY ini adalah untuk peningkatan wisata, hal ini juga tidak tepat. Sebab, pengembangan pariwisata di kabupaten ini mesti dilakukan dengan pendekatan kebudayaan dan juga pembangunan infrastruktur, bukan dengan Museum SBY.

Senada dengan Deni, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sri Untari mengatakan daripada membangun museum baiknya dana hibah ini diberikan pada situs budaya peninggalan leluhur.

"Hibah pada situs budaya tinggalan leluhur kita di masa yang lalu jauh lbh penting, karena mengandung nilai2 luhur ajaran budi pekerti, daripada museum yang dimuseumkan untuk orang yang masih hidup. Museum itu menempatkan memori-memori heroik bagi para tokoh yang sudah meninggal," tegasnya.

Hibah APBD akhirnya dibatalkan

Setelah menimbulkan polemik, Pemprov Jawa Timur memutuskan untuk membatalkan hibah hingga miliaran rupiah tersebut. Keputusan itu berdasarkan surat yang ditanda tangani Sekretaris Daerah Pemprov Jatim Heru Tjahjono Nomor: 910/3050/201.2/2021 tentang Penarikan Kembali Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jatim tahun Anggaran 2020.

"Iya batal, sehingga dana hibah itu harus dikembalikan ke Pemprov Jatim," kata Indartato saat dikonfirmasi Selasa, 23 Februari.

Dalam surat tersebut juga tertulis Bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jatim tahun Anggaran 2020, agar disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Provinsi Jatim sesui perundang-undangan yang berlaku. "Sudah selesai, intinya uang itu kita kembalikan ke Pemprov Jatim," jelasnya.

Menurut Indartato, selama ini pihaknya telah sesui prosedur yang ada dan sesuai peraturan. Namun, kata dia, banyak orang yang mempersoalkan dana hibah Rp9 miliar tersebut, hingga akhirnya pihak Pemprov Jatim menarik kembali dana itu.

"Gara-gara pro kontra masyarakat, akhirnya Pemprov Jatim mengambil kebijakan itu menarik kembali uangnya," tegasnya.

Diketahui, setelah muncul polemik terkait dana hibah ini, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio angkat bicara. Kata dia, uang APBD ini adalah murni bantuan dari Pemprov Jatim.

Tapi, dia menegaskan Partai Demokrat tak pernah meminta dana tersebut pada Pemprov Jatim dan hal ini diperbolehkan. "Jadi itu murni dana hibah," kata Renville beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan dana hibah untuk Museum SBY merupakan inisiatif mantan Gubernur Soekarwo atau yang kerap disebut Pakde Karwo. Adapun saat peletakan batu pertama, Pemprov Jatim sudah dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

"Tapi itu inisiatif Gubernur Pakde Karwo langsung. Jadi ya kita terima kasih. Dan waktu itu Bu Gubernur Khofifah waktu peletakan batu pertama (hadir, red) dan memberi apresiasi," pungkasnya.