Warga Kampung Bayam Pertanyakan Heru Ingin Bikin Rusun Baru: Apa itu Tidak Pakai APBD?

JAKARTA - Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon  mempertanyakan fungsi dari rumah susun (rusun) yang rencananya akan dibangun Pemprov DKI Jakarta di Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

"Sekarang (rusun baru) ini untuk apa? Kalau Pj Gubernur membangun lagi apakah itu tidak mengeluarkan APBD hanya memperhatikan Kampung Bayam doang? Kan Kampung Bayam sudah ada tempatnya di sini, tempat ini buat apa, nah lalu dibangun lagi buat Kampung Bayam saja, kan tidak berujung," kata  Muhammad Furqon  dilansir ANTARA, Rabu, 24 Januari.

Menurut Furqon, Pemprov DKI Jakarta harus lebih memperhatikan beberapa kampung yang ada di Jakarta, seperti Kampung Walang (Jakarta Utara) yang menurutnya lebih butuh perhatian pemerintah, sehingga wilayah Jakarta lebih tertata dan rapi.

"Di situ ada Kampung Walang, ada Kampung ITC, itu kampung-kampung yang harus ditata, berapa jiwa mereka di sana yang seumur hidupnya melahirkan anak keturunan Jakarta yang tidak diperhatikan pemerintah. Itu yang seharusnya Pj Gubernur mengarah ke sana, bukan kepada yang sudah ada. Kampung Bayam kan sudah dibuatkan oleh Gubernur sebelumnya," jelas Furqon.

 Furqon menyarankan Pemprov DKI Jakarta seharusnya penataan lebih fokus ke kampung lainnya seperti rencana, mekanisme, dan pemetaan lainnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun rumah susun (rusun) baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menampung warga eks Kampung Bayam.

"Sudah sebulan menjelang akhir tahun, kami terus berdiskusi dengan pak Asisten Pembangunan untuk bisa mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Maka dari itu, pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar Kecamatan Priok pada 2025," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebelumnya.

Rusun baru yang akan dibangun nanti memiliki 150 sampai 200 unit. Heru menegaskan, Pemprov DKI terus berupaya memberikan yang terbaik dan tidak pernah mengabaikan nasib warga eks Kampung Bayam.