Ganjar Minta Mahfud Mundur dari Jabatan Menko Polhukam, Hasto PDIP Jawab Begini

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas segalanya. Sehingga, para menteri apalagi dari partainya diyakini akan terus berkomitmen untuk melakukan pekerjaannya.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi permintaan Ganjar terhadap Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Diketahui, saat ini Ganjar dan Mahfud berpasangan di Pilpres 2024.

“Kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan (PDIP), kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” kata Hasto kepada wartawan di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Januari.

“Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper tapi buat ibu (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, red) kan stabilitas pemerintahan itu sangat penting. Karena ujung-ujungnya kan rakyat,” sambungnya.

Hasto menyebut menteri juga tak bisa sembarangan mundur karena tanggung jawab kepada masyarakat. “Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto ada menteri yang mengundurkan diri kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan kemudian menciptakan goncangan,” ujar eks Anggota DPR RI tersebut.

Diberitakan sebelumnya, capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyarankan pejabat yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatannya. Langkah ini dinilainya untuk menghindari konflik kepentingan.

"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menanggapi unggahan akun media sosial 'X' Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Menurut Ganjar, ada potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pilpres bila tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Permintaan ini juga disampaikan untuk pasangan cawapresnya, Mahfud MD.

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," paparnya.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi semua orang akan merasa fair,” pungkas eks Gubernur Jawa Tengah tersebut.