Cak Imin Sebut Pemberantasan Korupsi Berbau Kriminalisasi, Kepala Daerah Jadi Sasaran

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin menyebut tak boleh ada pemberantasan korupsi berbau kriminalisasi. Sebab, terdengar kabar banyak kepala desa menjadi sasaran di momen Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pemberantasan korupsi harus ditegakkan dan lurus sesuai aturan jangan sampai ada penegakan korupsi berbau kriminalisasi," ujar Cak Imin di gedung Merah Putih KPK, Rabu, 17 Januari.

Menurutnya, terdengar kabar di telinganya bila banyak kepala desa yang mengalami ancaman kriminalisasi. Bentuknya seolah-olah pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Saya mendapatkan kabar ada beberapa, banyak kepala desa sedang mengalami ancaman kriminalisasi tindakan-tindakan seoalah-olah pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Karena itu, Cak Imin menegaskan pemberantasan korupsi harus sesuai aturan. Dengan begitu tak terjadi kriminalisasi terhadap siapa pun.

"Ini tidak boleh terjadi menjelang pemilu tolong tidak ada pemberantasan korupsi berdasarkan kriminalisasi," kata Imin.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir mengklaim mengetahui adanya politisasi kepala desa untuk kepentingan politik capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Patut diduga, kepala desa tersebut akan mengarahkan warganya untuk mendukung paslon 02, sebagimana fakta adanya pertemuan desa bersatu di Jakarta, dan pertemuan kepala desa d Maluku yang keduanya dilakukan oleh paslon 02," kata Ari di Markas Pemenangan AMIN.

Lalu, Ari meyakini ada pola kriminalisasi terhadap kepala desa yang tidak ingin berpihak. Ari menuding, kepala desa yang menjaga netralitasnya ini dikriminalisasi oleh pihak tertentu dengan ancaman penegakan hukum.

"Kami meyakini banyak sekali kepala desa kita orang baik, jujur, dan berbakti kepada desanya. tapi dalam pengelolaan anggaran, mungkin saja ada kesalahan administrasi," ucap Ari.

"Inilah yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menekan mereka dengan cara kriminalisasi agar supaya mengikuti keinginannya mendukung salah satu paslon," lanjutnya.