Bagikan:

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang jatuh pada tanggal 9 Februari mendatang, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar seminar dengan tema "Peranan Perempuan Dalam Pemilu." Seminar ini diselenggarakan di Sekretariat IKWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, pada Rabu 17 Januari, melibatkan pengurus IKWI dari 23 Provinsi secara daring dan luring.

Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menyampaikan dukungannya terhadap IKWI, sebagai pembina yang membantu pengembangan organisasi ini. Hendry Ch Bangun menekankan pentingnya peran perempuan dalam Pemilu dan Pilpres, sejalan dengan visi bangsa.

Sementara itu, Ketua Umum IKWI Pusat, Andi Dasmawati, Ph.D, menjelaskan bahwa seminar ini bertujuan membangkitkan semangat dan partisipasi perempuan dalam Pemilu. Dalam konteks ini, dia menyoroti keterwakilan perempuan yang seharusnya mencapai 30 persen sesuai regulasi Undang-Undang Pemilu.

"IKWI harus aktif memenuhi kuota perempuan dengan mendorong kesadaran di antara anggota dan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan perempuan," ujar Andi Dasmawati.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Indra Gunawan, yang hadir mewakili Menteri PPPA Bintang Puspayoga, menyambut baik seminar ini. Dia mengapresiasi peran IKWI dalam mengangkat isu perempuan dalam perpolitikan dan kontribusi perempuan dalam memperkuat visi bangsa.

Namun, Indra Gunawan menyoroti tantangan ketimpangan gender dalam perpolitikan, terutama kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen. "Kementerian PPPA terus mendorong keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan di parlemen dan pemerintahan," harapnya.

Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, menekankan potensi besar pemilih perempuan dalam Pemilu 2024. Dia menegaskan perlunya perempuan menjadi subjek, bukan objek, dalam politik dan pembangunan bangsa. Nurliah Nurdin berharap perempuan menjadi pemilih cerdas dan pengawas Pemilu yang menolak politik uang, untuk memastikan pemimpin yang mampu mengakomodasi suara perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Semua pembicara sepakat bahwa Pemilu 2024 adalah momentum penting untuk mendorong kebijakan publik dengan perspektif perempuan, termasuk kesehatan reproduksi, kematian ibu melahirkan, perawatan anak, tenaga kerja perempuan, dan isu-isu lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan.