JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani akan membawa isu kesetaraan gender dalam Sidang Utama Parlemen ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Bagi Puan, penting memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk berkecimpung di segala bidang.
"Perlunya kesadaran persamaan akses dan peran bagi laki-laki maupun perempuan. Atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik. Terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan, termasuk dalam dunia politik," kata Puan, Rabu 26 Juli.
DPR telah menghelat sejumlah rangkaian acara pra-Sidang Umum AIPA. Salah satunya adalah Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) atau Komite untuk Perempuan Parlemen AIPA yang digelar di Padang, Sumatera Barat, bulan Juni lalu.
Sidang WAIPA kali ini mengambil tema ‘Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and Gender-Responsive Parliament’. Melalui WAIPA, negara-negara ASEAN berupaya merangkum komitmen bersama yang lebih inklusif dan tangguh untuk kelompok perempuan.
WAIPA juga mempromosikan kepemimpinan perempuan, memberdayakan pengusaha perempuan, memperkuat undang-undang yang responsif gender, dan mengatasi kekerasan berbasis gender. Di sidang WAIPA ini, DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) mengangkat isu perumusan topik kesetaraan gender untuk memperjuangkan porsi keterlibatan perempuan dalam politik.
“DPR RI mendorong keterlibatan 30 persen perempuan di parlemen ASEAN. Rumusan yang digagas pada sidang WAIPA tersebut akan kita bawa ke Sidang Umum AIPA nanti untuk bisa dijadikan sebagai resolusi bersama agar tercipta kebijaman afirmatif bagi perempuan,” jelas Puan.
"Perjuangan kesetaraan gender ini adalah perjuangan bersama. Dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, itu menjadi salah satu langkah nyata dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat ASEAN," lanjut perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu.
Puan pun mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang terus mengedepankan kesetaraan gender. Hal tersebut terlihat dari banyaknya posisi penting yang diisi oleh perempuan, bahkan juga kadang proses pengambilan keputusan dilakukan oleh kaum hawa.
BACA JUGA:
"Indonesia termasuk yang maju dalam kesetaraan gender karena di Indonesia sudah ada presiden perempuan pertama, wakil presiden perempuan, Ketua DPR perempuan, menteri juga sudah banyak yang perempuan, apalagi kepala daerah. Belum lagi di bidang-bidang non pelayanan publik, banyak sekali perempuan yang in charge," papar Puan.
"Artinya banyak perempuan di Indonesia berhasil membuktikan memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai leader yang baik dan tidak kalah dengan laki-laki,” sambungnya.
Di sisi lain, Puan menyatakan bahwa Indonesia terus mendorong peranan perempuan dalam berbagai bidang. Termasuk keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen. Hal itu tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) No. 10 Tahun 2023 Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024.
"Dalam pemilu 2024, kita juga berkomitmen dengan mengedepankan peranan perempuan terwakilkan oleh setiap partai politik. Sehingga, keterisian jumlah perempuan dalam kursi parlemen juga semakin besar," terang Puan.
Puan menyadari, kerja perempuan harus dua kali lipat dari laki-laki untuk bisa berhasil dalam karirnya karena perempuan memiliki kodrat sebagai seorang ibu.
"Kodrat perempuan harus kita anggap sebagai sebuah privilege. Kita bisa jadi seorang istri, seorang ibu, sekaligus cemerlang dalam karir. Memang butuh upaya berkali-kali lipat. Tapi kalau bicara gender, jangan dianggap perempuan tidak mampu," ungkap ibu dua anak itu.
Lebih jauh Puan menuturkan, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi momok tersendiri di kawasan ASEAN. Khusus di Indonesia sendiri, menurut catatan Komnas Perempuan, ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022.
"Dan komitmen keseteraan gender juga harus mendapat dukungan dari kelompok laki-laki, yang kita syukuri, saat ini sudah mulai banyak bermunculan,” sebut Puan.
“Dengan dukungan bersama, ketimpangan gender yang membuat perempuan selalu menjadi korban diskriminatif kita harapkan dapat semakin diminimalisir. Salah satunya melalui diplomasi parlemen seperti AIPA ini,” tutup Puan.
Terkait
