Bagikan:

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan pada Hari Selasa, kerajaannya bisa mengakui Israel jika kesepakatan komprehensif tercapai yang mencakup status kenegaraan bagi Palestina.

"Kami setuju perdamaian regional mencakup perdamaian bagi Israel, namun hal itu hanya dapat terjadi melalui perdamaian bagi Palestina melalui negara Palestina," kata Pangeran Faisal bin Farhan pada panel di Forum Ekonomi Dunia di Davos, dilansir dari Reuters 17 Januari.

Ketika ditanya apakah Arab Saudi akan mengakui Israel sebagai bagian dari perjanjian politik yang lebih luas, dia menjawab: "Tentu saja.|

Lebih jauh Pangeran Faisal mengatakan, menjaga perdamaian regional melalui pembentukan negara Palestina adalah "sesuatu yang telah kami kerjakan bersama Pemerintah AS, dan ini lebih relevan dalam konteks Gaza".

Diketahui, normalisasi dengan Arab Saudi, jika terwujud, akan menjadi 'hadiah utama' bagi Israel setelah menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko. Langkah itu dinilai bisa mengubah geopolitik di Timur Tengah.

Setelah perang meletus antara Israel dan Hamas di Gaza, Arab Saudi membekukan rencana yang didukung AS untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, kata dua sumber yang mengetahui hal tersebut.

Kedua sumber tersebut mengatakan kepada Reuters, akan ada penundaan dalam perundingan yang didukung Washington mengenai normalisasi hubungan Saudi-Israel, yang dipandang sebagai langkah penting bagi kerajaan tersebut untuk mendapatkan imbalan nyata pakta pertahanan AS .

Sebelum tanggal 7 Oktober, ketika pejuang Hamas yang didukung Iran melancarkan serangan terhadap Israel selatan, baik pemimpin Israel maupun Arab Saudi telah memberi isyarat mereka terus bergerak menuju pembentukan hubungan diplomatik yang dapat mengubah Timur Tengah.

"Ada jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi kawasan ini, bagi Palestina, dan bagi Israel, yaitu perdamaian, dan kami berkomitmen penuh untuk mewujudkannya," ujar Pangeran Faisal.

"Gencatan senjata di semua pihak harus menjadi titik awal bagi perdamaian permanen dan berkelanjutan, yang hanya dapat terjadi melalui keadilan terhadap rakyat Palestina," sambungnya.

Kendati demikian, Pemerintahan sayap kanan Israel telah mengecilkan prospek mereka memberikan konsesi yang signifikan kepada Palestina, sebagai bagian dari potensi kesepakatan normalisasi dengan Arab Saudi.