JAKARTA – Kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 yang cukup besar dinilai sebagai bukti kebijakan pemerintah yang tidak sensitif.
“Tidaklah arif jika mitigasi kebijakannya adalah jor-joran dalam peningkatkan anggaran infrastruktur dan pertahanan dan keamanaan terutama anggaran penyediaan alutsista TNI. Ini kebijakan yang tidak sensistif,” ujar Ekonom Mukhaer Pakkana, Minggu 7 Januari.
Seperti diketahui, dalam APBN 2024, Kementerian PUPR mendapat kucuran anggaran Rp147,37 triliun, disusul Kemenhan Rp139,27 triliun, Polri Rp117,41 triliun, Kemendikbudristek Rp98,99 triliun, Kemenkes Rp90,48 triliun dan Kemensos Rp79,21 triliun.
BACA JUGA:
Menurut Mukhaer, alokasi untuk pembangunan dan pertahanan perlu ditinjau ulang agar bisa lebih mengutamakan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Bila dilanjutkan, pemerintah harus selektif karena menyangkut nasib ekonomi rakyat, terutama kaitan ketahanan pangan.
Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta ini meminta agar alokasi anggaran alutsista bisa ditekan dan dialihkan untuk hal-hal lain seperti pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Terlebih bila kenaikan anggaran itu menggunakan kekuatan utang luar negeri.
“Lebih elok jika anggaran lebih banyak diprioritas pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan sosial. Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis pangan, migas, konflik geoekonomi dan politik, sudah pasti multiplier effect-nya terasa di Indonesia,” tutup Mukhaer.
