Prabowo Nilai Kapitalisme Neoliberal Tak Cocok Diterapkan di Indonesia

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menilai kapitalisme neoliberal tidak cocok menjadi sistem ekonomi di Indonesia. Menurutnya, yang dianut di Tanah Air sistem ekonomi Pancasila.

Prabowo menyampaikan sistem Ekonomi Pancasila berakar dari Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

“Sistem Ekonomi Pancasila yang merupakan penggabungan yang terbaik dari sistem kapitalisme dan yang terbaik dari sistem sosialisme, dan yang berakar kepada pengalaman Indonesia sebagai negara yang cukup lama dijajah dan yang bangkit ingin merdeka, dan ingin hidup makmur,” kata Prabowo di Jakarta, Kamis 4 Januari

Dia melanjutkan, cetak biru pembangunan nasional pun cukup jelas tercantum dalam UUD 1945, mulai dari bagian pembukaan dan filosofi ekonomi bangsa.

“Sangat jelas dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 bahwa ekonomi Indonesia harus berasaskan kekeluargaan. Itu sudah sangat jelas. Saya kira intinya itu,” ujar Prabowo.

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan perekonomian Indonesia dibangun berasaskan kekeluargaan, kemudian cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Terakhir pada ayat (3) ditetapkan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Kemudian, Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan di antaranya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal itu juga memerintahkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Terakhir, Pasal 34 UUD 1945 memerintahkan negara wajib menyediakan layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Oleh karena itu, Prabowo pun bertekad mewujudkan strategi transformasi bangsa jika dia terpilih dalam Pemilu 2024.

“Kemerdekaan sejati adalah di mana tidak boleh ada kemiskinan, tidak boleh ada kelaparan, tidak boleh ada kurang gizi di antara rakyat kita,“ kata Prabowo.

Namun, usaha menuju itu bukan perkara instan, karena membutuhkan kesinambungan dari pencapaian-pencapaian pemerintahan sebelumnya.

“Nation-building adalah proses puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, yang jelas kita sudah 78 tahun menuju 100 tahun. Dengan itu sebagai dasar, berarti kita harus membangun di atas apa yang sudah dibangun lebih dulu oleh pemimpin Indonesia dari masa ke masa,” kata Prabowo.

Dia menjelaskan warisan pembangunan dari presiden-presiden sejak masa kemerdekaan sampai hari ini merupakan fondasi.

“Fondasi untuk kita bisa benar-benar take off, untuk negara makmur, negara modern, negara sejahtera,” pungkasnya.