JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengebut pembangunan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hal ini karena pemerintah akan menjadikan Labuan Bajo sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia.
Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR, Diana Kusuma menjelaskan setidaknya ada 42 paket pembangunan yang pengerjaannya di bawah Kementerian PUPR. Pembangunannya sudah dilakukan sejak 2020 dan targetkan rampung 2022.
Adapun rinciannya yakni dari Sumber Daya Air ada 5 paket, Bina Marga 10 paket, Cipta Karya ada 22 paket, dan juga Perumahan 5 paket. Sehingga totalnya 42 paket pembangunan.
"Khusus untuk Cipta Karya kegiatan pengawasan di Labuan Bajo ini meliputi penataan kawasan Puncak Waringin yang kita lakukan saat ini sudah hampir selesai. (Anggarannya) sebesar Rp20 miliar dan ini progresnya 98 persen. Kemudian penataan kawasan Batu Cermin hampir selesai 96,5 persen dari total anggaran Rp29 miliar," tuturnya dalam konferensi pers tentang Progres Pengembangan DPSP Labuan Bajo secara virtual, Jumat, 19 Februari.
Sementara, kawasan Pantai Marina di Bukit Pramuka baru dalam proses pengerjaan. Dengan rincian, zona 1 dan 2 dengan alokasi dana Rp81 miliar baru mencapai 17,74 persen, serta zona 3 dan 5 dengan anggaran Rp200 miliar, baru rampung 11,34 persen.
"Kemudian penataan kawasan fasilitas penunjang wisata di Pulau Rinca, ini 37 persen dari biaya yang dibutuhkan Rp50 miliar. Kemudian pengelolaan sampahnya yaitu TPA Warloka sudah 44 persen, biayanya Rp42 miliar," jelasnya.
BACA JUGA:
Tak hanya itu, PUPR juga melakukan pengadaan penyediaan instalasi air minum dengan anggaran Rp95 miliar untuk dua unit berkapasitas 50 liter per detik, ini baru 7,27 persen dan pembangunan reservoir di Pulau Rinca dengan alokasi Rp2 miliar, sudah mencapai 99 persen.
Menurut Diana, PUPR juga ditugasi membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL), progres untuk proyek dengan dana Rp10,58 miliar ini baru mencapai 36,12 persen.
Saat ini, kata Diana, ada beberapa proyek yang juga masih dalam tahapan pelelangan yakni untuk penataan lanskap Labuan Bajo, beberapa ruas jalan, hingga sistem penyediaan air minum.
Diana menekankan apa yang dibangun PUPR di kawasan Labuan Bajo bedasarkan perencanaan. Selain itu, ia menjelaskan, pihaknya sangat memperhatikan maslah lingkungan dalam pembangunan.
"Sehingga apa yang kita harapkan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yang ada di sana dan juga penataan kawasan di Pulau Komodo pun dilakukan sesuai dengan peraturan dan kaidah yang berlaku utuk melestarikan yang ada di sana, dan sarana wisata alam di kawasan konservasi untuk mendukung pertumbuhan ekonmi yang ada di sekitar taman nasional sebagai multiplayer efek," katanya.