Kepala Bapanas: Bansos Pangan Terbukti Bisa Menekan Kenaikan Harga Barang dan Jasa
Ilustrasi. Penyaluran beras CBP dalam program bantuan sosial (bansos) pangan tahap kedua di Balai Desa Sudagaran, Kabupaten Banyumas, Jateng, Senin 11 September 2023. (ANTARA-Sumarwoto)

Bagikan:

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terbukti mampu menekan kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi. Untuk tahun ini, secara year on year (YoY) inflasi tetap terjaga dengan baik dalam kisaran 2,8 persen.

Hal tersebut dinilai Arief sangat baik untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bank Indonesia sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 berada dalam kisaran 4,4-5,3 persen.

“Terbukti inflasi kita sangat baik 2,8 persen, yang itu nggak banyak dicapai negara-negara lain di dunia dan pertumbuhan ekonomi kita di atasnya (infasi). Pak Presiden selalu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus di atas inflasi,” kata Arief saat diskusi di Media Center Indonesia Maju dengan tema 'Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan', dalam keterangan tertulis, Jumat 22 Desember.

Arief menjelaskan, program bantuan pangan juga diterapkan oleh negara lain di dunia, tidak hanya Indonesia saja. Dia pun menceritakan sejumlah kendala yang dihadapi.

Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, lanjut dia, maka jauh lebih sulit untuk mendistribusikan bantuan pangan tersebut. Kondisi ini dikatakan Arief sangat berbeda dengan negara lain.

“Di Indonesia lebih unik lagi karena negara kepulauan. Lebih dari 17 ribu pulau ini kita sudah lakukan bantuan pangan di lebih dari 1,5 juta titik GPM (Gerakan Pangan Murah) dan ini memang satu-satunya di dunia karena negara lain nggak bisa serentak kaya di kita,” tuturnya.

Arief juga menjelaskan, pemerintah terus melakukan inovasi terkait bantuan pangan agar bisa memberikan efek berganda.

Adapun lewat bantuan pangan ini, kata Arief, Presiden Jokowi ingin menyerap hasil panen petani dan peternak lokal untuk dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan.

“Jadi ini bukan uang habis pakai, uang hilang. Dibeli dengan harga yang baik kemudian disimpan menjadi CPP atau Cadangan Pangan Pemerintah,” katanya.

“Jadi teman-teman petani hari ini sangat happy setiap ke sawah dengan Pak Presiden membeli di atas Rp7.000 harganya gabah kering siap panen, sehingga bisa dilihat NTP (Nilai Tukar Pertanian) tinggi di atas 113 persen. Dulu 95,28 persen, sekarang 113-114 persen,” sambung eks Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tersebut.

Lebih jauh, Arief menambahkan, program bantuan pangan ini bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, penurunan stunting hingga gizi buruk.

“Ini bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat kelas bawah atau desil satu yang merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah,” ucapnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut bansos bukan solusi entaskan masyarakat dari masalah kemiskinan. Anies bilang mengatasi kemiskinan sepatutnya dengan pembenahan kebijakan perekonomian.

"Kita membereskan persoalan kemiskinan, ketertinggalan bukan lewat bansos, tetapi dengan dimasukkan ke dalam pasar. Itu sebabnya, coba bayangkan kalau tata niaga pertanian kita bereskan, petani tidak perlu menerima bansos karena pendapatan dia cukup untuk hidup," katanya dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 di Jakarta belum lama ini.