Meski Harga BBM Naik, Inflasi Cenderung Terkendali Jika Stok Pangan Aman

JAKARTA - Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengungkapkan sektor energi dan pangan menjadi penyumbang terbesar dalam kenaikan inflasi. Sesuai kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, memang diperlukan kebijakan untuk meminimalisir dampak kenaikan tersebut.

Salah satunya adalah menjaga ketersediaan stok pangan di masyarakat. "Jadi memang sumber inflasi sampai dengan Agustus 2022 ada di energi dan pangan. Pada September 2022, energi akan naik seiring penyesuaian tarif BBM. Maka untuk meminimalisir dampak itu, inflasi pangan harus turun," kata Faisal, di Jakarta, Senin, 5 September.

Dengan demikian, kata Faisal, langkah pemerintah untuk memperkuat stok pangan usai kenaikan BBM bersubsidi bisa membantu menekan angka inflasi. Faisal menjelaskan ketika inflasi pangan bisa dikendalikan maka akan berpengaruh pada kenaikan inflasi secara umum.

"Jadi jika berhasil dilakukan memang inflasi umum naiknya akan cenderung terkendali," tuturnya.

Lebih lanjut, Faisal menerangkan pengendalian inflasi pangan tidak hanya penting bagi upaya menekan inflasi secara umum, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Selain itu juga menjadi penting pengendalian inflasi pangan ini karena pangan adalah kebutuhan pokok sehingga akan berkaitan erat dengan daya beli," tegasnya.

Di sisi lain, Faisal memperkirakan kenaikan harga ketiga jenis BBM berisiko dapat memangkas pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan semester pertama 2022, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,23 persen didukung oleh naiknya mobilitas setelah pelonggaran PPKM, bansos dari Pemerintah, dan kinerja ekspor yang tinggi di tengah naiknya harga komoditas unggulan.

"Dengan demikian, kami masih melihat ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh di kisaran 5 persen secara full-year pada tahun 2022 ini," ungkapnya.

Kenaikan harga BBM juga akan memicu naiknya inflasi karena dampak langsung dan dampak lanjutan pada inflasi seperti naiknya harga jasa transportasi, distribusi, hingga kenaikan sebagian harga barang dan jasa lainnya pula. Inflasi pada akhir 2022 diprediksi akan berada pada kisaran 6,27 persen.

"Angka 6,27 persen itu sudah memperhitungkan inflasi pangan yang cenderung terkendali walau sudah memasukan dampak pengaruh inflasi BBM ke pangan ya karena terkait distribusi," pungkasnya.

Jaga Ketersediaan Bahan Pangan

Peneliti INDEF, Rusli Abdullah mengatakan kenaikan harga akibat dampak kenaikan harga bbm tidak akan jauh karena sebenarnya harga bahan pangan seperti telur dan gandum sudah naik sebelumnya.

"Sebenarnya sudah naik dari bahan olahan, gandum, telur, ditambah komponen di transportasi. Berapa kenaikannya? Ini tidak separah kalau seandainya kenaikan harga pakan naik sekian persen," kata Rusli.

Menurut Rusli, pemerintah perlu memainkan peran dalam menjaga ketersediaan bahan pangan, khususnya beras. "Ada dua pihak, petani pingin harga tinggi, produsen pingin harga terjangkau," ujarnya.

Meski begitu, kata Rusli, pemerintah harus memberikan harga yang layak untuk gabah petani. Menurut dia, pemerintah harus turun pastikan agar harga pembelian Bulog sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP).

"Kalau seandainya petani mau menjual ke pembeli lain di atas HPP itu hak petani," kata Rusli.

Rusli mengatakan meski sekarang ada kritik kepada pemerintah karena menaikkan harga BBM, namun hal ini tidak akan berlangsung lama. "Dalam satu dua bulan akan ada adjustment, ada titik keseimbangan baru. Saya kira untuk untuk mencapai keseimbangan baru, tentu ada yang terdampak, artinya masyarakat bagian bawah," ucapnya.

Apalagi, lanjut Rusli, sebelum menaikkan harga BBM, Presiden Jokowi sudah bagi bagi BLT. Sedikit banyak keberadaan BLT untuk membantu masyarakat rentan menghadapi kenaikan harga karena BBM.

"Pemerintah sudah menyiapkan BLT, sebagai bumper. Namun bagaimana implementasinya di lapangan, BLT harus tepat sasaran," pungkas Rusli.

Seperti diketahui, pemerintah secara intens memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini. Salah satunya adalah melakukan penguatan stok beras.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggalang dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan Pangan, diputuskan tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga.

"Dan yang kedua adalah Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog dalam rangka penguatan stok CBP untuk melakukan pembelian gabah/beras dengan menggunakan fleksibilitas harga," kata Airlangga.