Dibentak Menteri Garis Keras Israel Soal Hukuman Tentara yang Bernyanyi di Masjid, Kepala Staf IDF: Jangan Ancam Saya

JAKARTA - Menteri Keamanan Nasional Israel kembali menuai sorotan usai dilaporkan membentak Kepala Staf Israel Defense Forces (IDF) terkait hukuman bagi tindakan tentaranya yang dinilai melanggar kode etik.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dilaporkan membentak Kepala Staf IDF Letjen Herzi Halevi pada rapat kabinet Israel awal pekan ini, mengenai penangguhan yang dijatuhkan IDF kepada beberapa tentara yang merekam diri mereka menyanyikan lagu-lagu Hanukkah melalui sistem pengeras suara di sebuah masjid di Kota Jenin, Tepi Barat.

"Dalam keadaan apa pun mereka tidak boleh diberhentikan," kata Ben Gvir kepada Letjen Halevi dalam pertemuan tersebut, dilansir dari The Times of Israel 20 Desember.

Ben Gvir mengatakan kepada Letjen Halevi, hukuman tersebut merugikan moral para prajurit, menurut pernyataan yang bocor ke Channel 13.

Letjen Halevi menjawab, tindakan tentara tersebut melanggar kode etik tentara dan bertentangan dengan nilai-nilai IDF.

"Saya anggota kabinet, saya (memiliki) pangkat politik. Kami yang memutuskan," tegas Ben Gvir.

"Anda salah. Saya akan memutuskan apa yang dimaksud dengan perilaku moral di ketentaraan atau tidak. Jangan ancam saya," balas Letjen Halevi tak kalah keras.

Beberapa menteri lain membela Letjen Halevi, meminta Ben Gvir untuk tidak berbicara kasar kepada Kepala Staf IDF.

"Bu, jangan beri tahu saya apa yang harus saya lakukan," kata Ben Gvir kepada Menteri Persatuan Nasional Yifat Shasha-Biton.

"Jangan panggil saya 'ibu'," jawab Shasha-Biton cepat.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyayangkan sikap koleganya Ben Gvir, menegaskan akan terus mendukung Kepala Staf IDF.

"Saya akan terus mendukung IDF dan kepala staf dalam menghadapi politisi tidak bertanggung jawab, yang mencoba menciptakan modal politik di belakang para komandan yang menanggung beban perang," ujar Menhan Gallant dalam sebuah pernyataan.

Diketahui, Ben Gvir yang merupakan politisi sayap kanan, beberapa kali memicu kontroversi sejak menduduki jabatannya. Awal tahun ini, kunjungannya ke Kompleks Masjid Al Aqsa memicu kritik dari dalam dan luar negeri.

Ia juga memerintahkan polisi untuk menurunkan bendera Palestina di ruang publik. Pada Bulan Juni, ia menyerukan perluasan permukiman yang ilegal di Tepi Barat dan ingin melihat operasi militer skala besar di wilayah itu.

Beberapa waktu lalu, ia mempertegas perlunya untuk menumpas Hamas, serta menyingkirkan siapa pun yang mendukung Hamas, saat diwawancarai oleh Channel 12.

Selama konflik dengan Hamas yang pecah sejak 7 Oktober, ia juga mengkritisi izin dari Kabinet Perang PM Benjamin Netanyahu yang memungkinkan masuknya truk BBM ke Gaza selama konflik.

Saat gencatan senjata berlangsung selama seminggu di penghujung November, ia menilai kesepakatan soal sandera bisa menjadi bumerang. Ia kemudian mengingatkan PM Netanyahu untuk tidak menganggap remeh pelanggaran gencatan senjata kemudian.

Terbaru, awal pekan ini ia mengkritik cara pemerintah menangani perang dengan Hamas yang telah berlangsung selama 73 hari, mengatakan akan keluar dari koalisi Pemerintahan PM Netanyahu.