Bagikan:

JAKARTA - Tenaga kesehatan (nakes) Indonesia dalam Humanity Agent Without Walls menuntut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan jaminan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas memberikan bantuan medis kepada para korban di fasilitas-fasilitas kesehatan Palestina.

"Tenaga kesehatan bukan kombatan sehingga dengan alasan apa pun tidak boleh mendapat kekerasan," kata Humanity Agent Without Walls di Jakarta, Antara, disitat Jumat 15 Desember

Mereka mendesak WHO agar segera membebaskan tenaga kesehatan yang ditahan militer Israel dan memberikan akses masuk bantuan kemanusiaan serta tenaga kesehatan asing untuk membantu korban perang dan melindungi tenaga kesehatan asing yang bekerja di sana.

Mereka juga menuntut WHO supaya mendorong insan dan organisasi kesehatan di berbagai penjuru dunia untuk menyuarakan hal serupa dan tak ada lagi perlakuan yang melanggar konvesi Jenewa bagi tenaga kesehatan pada masa mendatang.

Humanity Agent Without Walls merupakan gabungan antara MER-C (Medical Emergency Rescue Committee) dan berbagai organisasi tenaga medis seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia Ikatan (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI).

Kemudian, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI), Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI).

Mereka bergerak dan bersuara bersama terhadap pelanggaran hukum perang dan kemanusiaan, dalam acara bertajuk "Time to Scream to the World, STOP GENOCIDE!" di Jakarta pada Jumat.

Acara itu juga menjadi bentuk solidaritas tenaga kesehatan Indonesia kepada Palestina.

Pertempuran di Jalur Gaza, Palestina sudah memasuki hari ke-67. Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza menyebutkan 287 tenaga medis menjadi korban serangan brutal Israel.

Selaina itu, lebih dari 70 orang tenaga medis ditangkap oleh pasukan Israel dan 140 lembaga kesehatan mengalami kerusakan.