Ganjar: Kalau Jokowi Dukung, Hasil Survei Prabowo Harusnya 100 persen

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa jika Presiden Joko Widodo mendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, maka seharusnya hasil survei Prabowo mencatatkan perolehan seratus persen.

“Tentu dengan logika sederhana, kalau dulu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo, dan sekarang katakan dia bergabung, maka surveinya (Prabowo) seharusnya 100 persen,” kata Ganjar dalam wawancara khusus di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Desember.

Walaupun demikian, ia mengaku bahwa perbedaan pilihan sejumlah basis pemilih Jokowi di Pemilu 2019 turut memengaruhi elektabilitas dirinya.

“Iya ada (pengaruh), tetapi kan suaranya tidak 100 persen berpindah,” kata pasangan cawapres Mahfud Md tersebut.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa debat menjadi momen yang ditunggu publik sekaligus dapat memengaruhi elektabilitas tiap pasangan capres-cawapres, termasuk Ganjar-Mahfud. Misalnya saja debat pertama yang mempertemukan antarcapres dan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa malam.

“Jadi kalau kemudian ada survei, terus kemudian ada kejadian-kejadian, dan itu bisa menaik dan turunkan, maka momen yang ditunggu oleh publik adalah debat. Dan debat tadi malam itu akan membuka dan merubah cara berpikir semua orang karena dia sedang menonton; oh kandidat saya seperti ini,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai bahwa debat kedua yang mempertemukan antarcawapres dan diadakan oleh KPU RI pada 22 Desember 2023 juga dapat menjadi salah satu momen yang dapat memengaruhi elektabilitas Ganjar-Mahfud.

“Nanti akan lengkap lagi jika cawapresnya juga sudah berdebat. Itu akan menjadi tontonan yang menarik, semua akan melihat dan semua akan punya preferensi. Siapa sebenarnya di antara kami? Dan itu yang layak saya pilih,” kata Ganjar.

KPU RI menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.