DPR Yakin Masih Banyak Komponen Haji yang Bisa Ditekan

JAKARTA - Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) memang berhasil ditekan. Tapi DPR tetap mendorong pemerintah untuk menyisir ulang komponen haji demi efisiensi biaya.

Biaya rata-rata per jemaah sebesar Rp56.046.172 atau sebesar 60 persen yang meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost) dan biaya visa.

Anggota Panja BPIH 2024 DPR RI Wisnu Wijaya menegaskan, biaya haji masih perlu banyak efisiensi. Sebab, dia melihat masih banyak komponen biaya yang bisa ditekan, dari mulai tiket pesawat hingga gathering.

"Kita masih perlu banyak efisiensi. Efisiensi dalam apa? Dalam ticketing pesawat, gathering, masyair, masa tunggu. Jadi dari komponen itu masih banyak yang diefisienkan. Jadi tidak perlu bicara inflasi," kata Wisnu saat dihubungi, Selasa 12 Desember.

Kata dia, salah satu kerugian yang ditanggung jemaah adalah tiket pesawat. Tiket pesawat yang kosong terkadang dibebankan kepada jemaah.

"Ini penyelenggara menanggung empat kali trip. Ketika dua kali pesawat kosong, itu ditanggung oleh jemaah. Dan ini sebenarnya kurang sesuai dengan kaidah prinsip syariah. Jangan ketika pesawat kosong dibebankan juga ke jemaah," katanya.

Dia mendorong pemerintah membuka secara transparan tender maskapai penerbangan ini. Dia berharap pemerintah memiliki niat untuk memberikan manfaat kepada para jemaah haji.

"Saya minta dibuka semua tender seluas-luasnya. Dan dibuka maskapai yang sanggup membawa jemaah haji kita," ungkapnya.

"Niat bagaimana kita memberikan manfaat kepada para jemaah," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu penyelenggara haji dan umrah, A. Sadat Kadar Usman mengatakan semestinya biaya haji untuk jemaah dibuat menjadi lebih ringan. Meskipun dia menyadari bahwa memang ada kenaikan dari pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

"Kalau kita lihat dari segi haji pemerintah, sebaiknya ya memang dipermudah dan diperingan untuk masyarakat Indonesia. Walaupun ada kenaikan dari pemerintah Saudi, harus dikaji lagi. Jadi tidak serta merta menaikkan biaya haji," kata Usman dalam kesempatan terpisah.

Sedangkan terkait persiapan haji, dia juga mengapresiasi pemerintah. Sebab pelayanan haji saat ini sudah cukup baik. Hanya saja, dia melihat kendala itu memang berasal dari pihak vendor di Arab Saudi.

"Dari segi pemerintah ya sudah bagus untuk menyiapkan itu. Kendalanya itu dari Saudinya sendiri. Saya lihat dari tahun ke tahun lebih baik," ungkapnya.

"Lebih diperhatikan lagi dari segi bus, tendanya," sambungnya.