Hasto Bicara Kebijakan Satu Data Ganjar-Mahfud: Kemenkeu-Kemenkop UMKM Digabung, Ada Menteri Digital

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap bakal ada perubahan struktur kementerian jika pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih di Pilpres 2024.

Di antaranya menambahkan Menteri Digital dan menggabungkan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) UMKM.

Hal ini disampaikan Hasto saat acara konsolidasi di kantor DPC PDIP Tangerang Selatan, Ruko Malibu, Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Wetan, Serpong, Banten, Senin, 11 Desember. Dia mengawali pernyataannya dengan menjelaskan program KTP Sakti atau Satu Kartu Terpadu Indonesia.

KTP Sakti itu nantinya menjadi tanda pengenal yang menggabungkan berbagai program, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Hasto yakin program ini bisa berjalan karena PDIP punya sosok seperti Abdullah Azwar Anas.

“Terkait KTP Sakti. Semua menjadi satu. Lho, kok, bisa? Kita bisa. MenPAN-RB dari kita, namanya Abdullah Azwar Anas. Kita sudah diskusi," kata Hasto seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.

Namun, program ini baru bisa terlaksana jika ada penguatan di sektor digitalisasi. Sehingga, masyarakat hanya perlu mengakses dalam satu layanan.

“Cukup klik, langsung. Urusan anaknya sakit, anaknya sekolah, bagaimana mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial, cukup satu kali klik dan itu melalui digitalisasi, melalui satu data, sehingga KTP betul-betul membanggakan kita semuanya,” tegasnya.

Dengan kondisi ini maka sejumlah nomenklatur kementerian ada yang harus diubah. Misalnya, membentuk organisasi baru yang dijabat oleh Menteri Digital atau menggabungkan kementerian yang harusnya bersinergi.

“Kalau sekarang masuk ke Kementerian Keuangan sendiri, mau mencari kredit, masuk ke Kementerian Koperasi sendiri, semua terpisah. Maka Pak Ganjar menyatukan itu dengan kebijakan satu data, sehingga nanti akan ada Menteri Digital,” ungkapnya.

Untuk memastikan hal ini tercapai, Hasto bilang Azwar Anas sudah belajar ke berbagai tokoh internasional. Sebab, penyatuan data perlu dilakukan untuk memudahkan masyarakat ke depannya.

“Ini Pak Anas belajar dari Tony Blair, PM Inggris. Belajar dari Australia, belajar dari Jepang, belajar dari China, belajar dari India. India bisa mengalami loncatan kemajuan karena ada Menteri digital. Maka, program KTP Sakti ini program yang wajib disampaikan di pintu-pintu rakyat saat door to door,” pungkasnya.