BOGOR - Pemerintah Kota Bogor bakal menegakkan disiplin lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes). Pemkot Bogor menyiapkan sanksi lebih berat untuk menurunkan angka kasus COVID-19.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor Alma Wiranta mengatakan penegakan disiplin yang lebih tegas tersebut dengan merevisi Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 tahun 2020, khususnya terkait dengan menaikkan sanksi denda bagi perorangan dan korporasi.
Alma Wiranta menjelaskan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum yang merupakan hasil revisi dari Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.
Dalam Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, mengatur 13 tertib di Kota Bogor, salah satunya adalah tertib kesehatan.
"Dalam tertib kesehatan ini mengatur soal protokol kesehatan yang dijalankan pada pandemi COVID-19," katanya dikutip Antara, Rabu, 17 Februari.
Menurut Alma, Pemerintah Kota Bogor saat ini menerapkan penegakan disiplin protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 107 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Penanggulangan COVID-19 di Kota Bogor yang merujuk pada Perda Nomor 8 Tahun 2006.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bupati Bogor Minta Polisi Tindak Tegas Staf Desa Korupsi Dana Bansos COVID-19
17 Februari 2021, 18:40 -
| BERITA
Dealer Gresik Kebanjiran Order Mobil Innova dari Warga Kampung Miliarder Tuban
17 Februari 2021, 23:08 -
| BERITA
3 Terduga Teroris Ditangkap di Kalbar, Ada yang Diangkut dengan Kapal Polairud
17 Februari 2021, 21:38 -
| BERITA
Kapolsek Astana Anyar Bandung dan 11 Anggotanya Ditangkap Propam karena Diduga Pakai Narkoba
17 Februari 2021, 17:29
Karena telah terbit Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Perwali Nomor 107 Tahun 2020 direvisi untuk mensinkronkan aturannya dengan Perda Ketertiban Umum yang baru.
"Posisinya saat ini sedang dalam menyusunan draf oleh Tim Hukum Pemerintah Kota Bogor," katanya.
Menurut Alma, pada revisi peraturan wali kota ini diusulkan penguatan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menaikkan sanksi administratif denda, yakni denda maksimal untuk perorangan dari Rp250 ribu menjadi Rp1 juta, sedangkan denda makismal untuk korporasi dari Rp10 juta menjadi Rp50 juta.
Dengan menaikkan sanksi denda ini, Alma berharap dapat menimbulkan efek jera yang lebih tinggi bagi perorangan dan korporasi sehingga berdampak dapat menurunkan angka kasus COVID-19 di Kota Bogor.
Terkait
