Puan Kembali Ingatkan Panglima Agus Subiyanto Harus Pastikan Netralitas TNI di Pemilu

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani berharap kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dapat semakin memastikan netralitas TNI di dalam Pemilu 2024.

Pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 November. Puan datang bersama dua Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel.

"Pergantian Panglima TNI kali ini dilakukan jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Saya berharap kepemimpinan Jenderal Agus dapat semakin memastikan netralitas TNI, baik pada Pileg maupun Pilpres,” kata Puan.

“Kami percaya Jenderal Agus dapat membawa prajurit TNI teguh pada tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu pengamanan Pemilu tanpa terlibat dalam politik praktis,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut Puan, demi terciptanya Pemilu yang damai, jujur dan adil diperlukan sikap netralitas dari seluruh aparat negara, termasuk TNI. Ia berharap Jenderal Agus dapat menjadi sosok yang tepat untuk tegas menjaga disiplin prajurit.

Mantan Menko PMK itu pun menyoroti posko pengaduan netralitas TNI yang digagas oleh Panglima TNI sebelumnya. Puan berharap Jenderal Agus bisa melanjutkan estafet komitmen pimpinan TNI untuk menjaga pesta demokrasi berjalan dengan kondusif.

"Jenderal Agus harus bisa melanjutkan komitmen Laksamana Yudo, agar tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam eskalasi politik. Dengan adanya posko aduan, kami harap dapat mempermudah pimpinan TNI untuk memonitor anggotanya," jelasnya.

Usai Rapat Paripurna Pengesahan Panglima TNI yang baru di DPR kemarin, Selasa (21/11), Jenderal Agus telah menegaskan komitmennya untuk mengawal prajurit agar netral dalam Pemilu. Bahkan ia mewanti-wanti adanya sanksi disiplin hingga pidana apabila ada anggota TNI yang terlibat dalam politik praktis.

“Rakyat Indonesia berpegang pada komitmen Jenderal Agus tersebut. Optimalkan posko atau pusat pengaduan netralitas TNI sehingga seluruh prajurit bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, baik, jujur, adil, dan damai,” ungkap Puan.

Puan juga menyinggung soal Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI yang dibentuk Komisi I DPR untuk memastikan prajurit bekerja dengan profesional pada Pemilu 2024.

“Panja Netralitas TNI sudah dibuat dan akan dilaksanakan. Dengan adanya pergantian Panglima TNI yang baru, DPR berharap Jenderal Agus dapat memimpin TNI untuk bekerja sama dengan baik pada Panja di DPR itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jenderal Agus diharapkan dapat membawa TNI untuk bisa menjadi lebih baik lagi, khususnya agar semua prajurit menjadi penjaga pertahanan negara yang andal dan profesional.

"Profesionalisme hanya akan bisa dicapai bila setiap prajurit terdidik dan terlatih dengan baik untuk melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya, di mana tantangan di masa depan akan semakin kompleks," jelas cucu Bung Karno itu.

“Sehingga kami harapkan, Jenderal Agus bisa menjaga tekad dan komitmen diri dari masing-masing prajurit untuk memberikan pengabdian terbaiknya bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat antara TNI dengan rakyat menjadi modal kekuatan bangsa," tambah Puan.

DPR pun disebut akan terus mendukung kemajuan TNI, termasuk dalam pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI. Hal tersebut mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.

Puan juga menyoroti kesejahteraan prajutit yang akan berpengaruh besar terhadap tingkat kinerja dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia lantas menyinggung soal persetujaan DPR terkait penambahan anggaran sebesar Rp1,67 Triliun bagi TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam APBN 2024.

Penambahan anggaran dengan nilai Rp1.671.963.798.000 tersebut untuk mengakomodir rencana kenaikan 8 persen gaji prajurit TNI dan ASN Kemenhan. Menurut Puan dukungan dari DPR itu demi memastikan kinerja TNI semakin lebih maksimal, apalagi banyak prajurit yang ditempatkan di daerah-daerah rawan.

"Aspek kesejahteraan prajurit sangat erat kaitannya pada profesionalitas TNI dalam bertugas dan menunjukan eksistensinya sebagai garda utama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara," urainya.