JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pos komando (Posko) aduan masyarakat dibuka hingga menjangkau pulau kecil di Indonesia.
Langkah itu dilakukan TNI untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan tepat waktu.
"Logistik Pemilu ini kan harus disebar. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada 820.000 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS), bayangkan saja," kata Agus usai dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu 22 November, disitat Antara.
Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memberikan tantangan dalam proses distribusi logistik Pemilu seperti kertas dan kotak penyimpanan suara.
Berdasarkan pengalaman TNI saat pandemi COVID-19, lanjut Agus, proses pengantaran serum, vaksin COVID-19 hingga kepulauan terkecil harus ditempuh menggunakan kapal laut, atau kapal kecil.
"Dulu TNI membantu Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Akhirnya lama-lama kita jadi pelaksana vaksinasi. Kalau di kota besar tidak ada masalah, tapi di pulau terkecil itu kan harus sesuai waktu," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
UMP DKI 2024 Lebih Rendah dari Tuntutan Buruh, Heru Budi Iming-imingi Bansos
21 November 2023, 18:46
Tantangan lainnya dalam proses distribusi logistik Pemilu 2024 adalah medan dan faktor cuaca yang dapat mempengaruhi waktu perjalanan kapal kecil, tongkang dan sejenisnya.
"Sekarang kita lihat musim hujan di laut, cuacanya kurang bagus. Jam10.00-12.00 WIB sudah mendung," katanya.
Selain berfungsi sebagai fasilitas monitoring pelaksanaan Pemilu yang tepat waktu, kata dia, Posko TNI juga berfungsi sebagai tempat aduan bagi masyarakat yang mendapati prajurit TNI bersikap tidak netral selama tahapan Pemilu 2024.
Posko tersebut tersedia di seluruh satuan dan kantor TNI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Aduan juga dapat dilaporkan masyarakat melalui kanal-kanal TNI di media sosial.
"Makanya kita membuat posko-posko tersebut supaya tidak terjadi yang selalu ditanyakan insan media ke saya," tandasnya.
Terkait
