Bagikan:

MALUT - Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara (Malut) menyiapkan sejumlah kapal dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024.

Direktur Polairud Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Mugi Sekar Jaya mengatakan, sejumlah kapal utama bersama pasukan siap dikerahkan dalam operasi Mantap Brata jika nanti terjadi konflik.

"Kita masih menunggu koordinasi dengan Polda untuk penempatan kapal-kapal kita. Jadi kalau misalkan ada kejadian (ricuh) dimana nah kita tinggal menggunakan kapal kita, kita geser kalau ada kericuhan. Untuk mobilisasi pasukan," ungkap Mugi Selasa, 21 November, disitat Antara.

Perwira tiga melati itu mengatakan, armada kapal yang nantinya digunakan adalah kapal besar yang bisa digunakan untuk membuat banyak personil.

"Jadi yang kita pakai itu kapal Gamalama, kapal pengangkut pasukan sama kapal taktis seperti untuk mendukung Pemilu," ujarnya.

Mugi menyatakan, pengerahan pasukan dan sejumlah kapal tersebut dilakukan menjelang pencoblosan dan usai pencoblosan. Sejauh ini sambung Mugi, Polairud Polda Malut sudah melakukan sejumlah kesiapan.

"Pelaksanaannya menjelang pencoblosan dan setelah hasil dari pada pencoblosan itu yang terpenting," tuturnya.

Dia pun berharap semoga Pemilu 2024 aman dan berjalan lancar serta damai.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Malut, Puja Sutamat mengapresiasi dukungan Polda Malut dengan menyiapkan sejumlah kapal dalam mendukung upaya pengamanan Pemilu 2024 melalui operasi Mantap Brata.

Hal itu menyikapi masuknya Provinsi Malut sebagai daerah tiga besar daerah kategori rawan pemilu.

"Indikator-indikator apakah DPT, penyelenggaranya, letak geografis sehingga jangkauannya di kategorikan sebagai kerawanan atau ada faktor lain sehingga disebut tinggi sekali," katanya.

Dia menyatakan, Malut masuk urutan ketiga daerah rawan pemilu 2024, setelah DKI Jakarta dan Sulawesi Utara yang sempat dipertanyakan berbagai elemen di Malut,

Selain itu, kata Pudja, dengan membaik pelaksanaan Pemilu di Maluku Utara dari tahun ke tahun dan termasuk suksesnya para penyelenggaraan melaksanakan Pemilu 2019 serta beberapa pilkada, seharusnya tak membuat Maluku Utara berada di ranking tiga besar daerah rawan.

Pudja mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu tetap bersikap positif dengan bekerja secara profesional dan berkualitas sehingga saat penyelenggaraannya lebih berhati-hati.