Bagikan:

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla bicara soal netralitas aparat pemerintah maupun penegak hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024 saat menerima kunjungan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di kediamannya.

JK menyandingkan kewajiban netralitas aparat dengan visi Indonesia Emas 2045 yang direncanakan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, pencapaian tersebut tak akan terwujud jika aparat tak bersikap netral.

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Minggu, 19 November.

JK menjelaskan alasan pentingnya netralitas aparat dalam kontestasi politik. Politikus senior Partai Golkar ini menegaskan, para aparat telah mengucapkan sumpah jabatan bahwa mereka akan taat kepada undang-undang, serta menjalankan tugas sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

"Apabila ada pejabat tingkat apapun tidak berlaku adil, maka dia melanggar sumpahnya. Sumpahnya selalu ada Al-Qur'an atau Injil di atasnya. Jadi, berat sekali hukumannya," ungkap JK.

"Bagaimana tahun 2045 baik, tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik. Kita setuju itu Pak Jokowi bahwa kita menuju 2045. Tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka kebahagiaan keadilan tidak ada pada tahun tahun berikutnya," lanjutnya.

Melanjutkan, Ganjar mengaku sepemahaman dengan JK soal pentingnya netralitas aparat. Meskipun sebelumnya memberi nilai 5 untuk penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo, Mantan Gubernur Jawa Tengah ini berharap Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik.

"Saya belajar betul, mudah-mudahan kita bisa menjaga sehingga pemilunya lancar, masayarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan, dan semua merasakan ‘oh, hidup di Indonesia penuh dengan kepastian hukum’, dan semua akan berjalan dengan baik, orangnya bahagia," urai Ganjar.