Memori Hari Ini, 26 September 2015: Pidato Jusuf Kalla di PBB Soal Komitmen Indonesia Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA – Memori hari ini, delapan tahun yang lalu, 26 September 2015, Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. Ia mengungkap Indonesia berkomitmen penuh untuk mengadopsi pembangunan berkelanjutan (SDGs) ala PBB.

Sebelumnya, Presiden Joko WIdodo (Jokowi) dan Wakilnya, JK telah menyiapkan ajian penting pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Keinginan itu kemudian dituangkan dalam dua buah program penting. Kartu Indonesia sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kemenangan Jokowi-JK dalam kontestasi Pilpres 2014 disambut dengan gegap gempita. Keduanya dianggap simbol perubahan bagi Indonesia. Sebab, Jokowi-JK memiliki pengalaman sebagai pejabat negara untuk mengembangkan Indonesia ke arah lebih baik.

Narasi itu buktikan kala Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia pada 20 Oktober 2014. Pelantikan Jokowi-JK membuat keinginan membangun bangsa dan negara memuncak. Keduanya ingin membangun Indonesia mengikuti pesan dari tokoh bangsa. Bung Karno, utamanya.

Jokowi-JK ingin membangun negara yang besar, kuat, makmur, dan damai. Kemudian, seisi Indonesia akan diajak Jokowi-JK berlayar menghadapi segala macam problema yang ada. Narasi itu bukan pepesan kosong belaka.

Jokowi-JK coba memposisi diri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Keinginan mereka membangun Indonesia secara berkelanjutan mulai digodok serius. Jokowi-JK pun menghadirkan kartu sakti, KIP dan KIS. Langkah itu dianggap Jokowi-JK sebagai bagian penting pembangunan berkelanjutan.

Keduanya menganggap bahwa rakyat yang besar adalah rakyat yang memiliki pendidikan baik dan kesehatan yang prima. Kedua ajian itu tak mampu berjalan sendiri-sendiri, tapi harus dijalankan bersamaan. Supaya cita-cita Pancasila dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradap benar-benar terwujud.

“Prioritas penyebaran KIP ini akan dipusatkan di provinsi yang angka kemiskinannya cenderung tinggi. Targetnya untuk tempat-tempat yang sangat membutuhkan, dengan tingkat kemiskinan yang besar, di NTT, Papua dan wilayah-wilayah lain. KIS dapat digunakan oleh warga yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.”

"Program KIS akan berjalan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Keduanya tak bertentangan. BPJS kan lembaganya, sistemnya pakai sistem kartu. Justru program KIS akan memperkuat BPJS karena memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak pemeriksaan kesehatan," terang Jokowi sebagaimana disusun Michael Umbas dalam buku Solusi Jokowi (2014).

Komitmen pembangunan itu kemudian diungkap dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada 26 September 2015. PBB kala itu tengah memproklamasikan 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs. Dari tanpa kemiskinan hingga tanpa kelaparan.

Indonesia yang kala itu diwakili oleh JK kemudian mengungkap lewat pidato di mimbar PBB bahwa Indonesia berkomitmen mengadopsi pembangunan berkelanjutan ala PBB beserta langkah-langkahnya. JK melihat komitmen itu dapat diadopsi bahkan diadaptasi secepatnya.

Keyakinan itu karena Indonesia sudah lebih dulu punya program untuk pembangunan berkelanjutan. KIS dan KIP, misalnya. JK lalu berharap SDGs dapat membuat Indonesia jadi bangsa besar dan mampu menjembatani kemitraan internasional dengan negara lain.

“Dalam kaitan tersebut, Indonesia telah antara lain mengurangi belanja negara untuk subsidi bahan bakar dan meningkatkan alokasi budget untuk program-program pembangunan sosial, seperti KIS dan KIP, untuk memberikan akses yang lebih baik kepada rumah tangga miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.”

“Dan ketiga, saya ingin menekankan perlunya memperkuat kemitraan global. Agenda-agenda di atas membutuhkan adanya kemitraan global yang inklusif guna mendorong tumbuhnya sarana-sarana untuk implementasinya, sembari tetap memperhatikan kondisi dan prioritas pembangunan nasional,” ungkap JK dalam pidatonya sebagaimana dikutip laman wapresri.go.id, 26 September 2015.