Jakpro Usul ke FEO Formula E di Jakarta Digelar 2025

JAKARTA - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengaku pihaknya mengusulkan agar penyelenggaraan Formula E tahun ketiga di Jakarta digelar pada 2025.

"Enggak apa-apa, itu sudah termasuk yang kita komunikasikan," kata Iwan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 9 November.

Usulan ini, kata Iwan, telah disampaikan Jakpro kepada Formula E Operation (FEO) selaku pemegang lisensi Formula E. Penundaan ajang balap mobil listrik yang sedianya direncanakan pada Juni 2024 ini diusulkan lantaran berbenturan dengan agenda Pemilu 2024.

"Kita usulkan karena melihat risiko dan kondisinya. Itu usulan kita," ucap Iwan.

Jakarta sebenarnya dijadwalkan menggelar balapan Formula E di Sirkuit Internasional E-Prix Ancol pada 8 Juni 2024. Namun, jadwal itu berbenturan dengan agenda pemilihan umum (pemilu).

Akibat Pemilu 2024, Federasi Otomotif Internasional (FIA) belakangan mengeluarkan Jakarta dalam kalender balapan musim kesepuluh kejuaraan dunia Formula E ABB FIA.

"Acara yang direncanakan di Jakarta pada hari Sabtu, 8 Juni tidak akan dilanjutkan setelah pengumuman masa kampanye dalam pemilihan presiden Indonesia selama sebagian besar bulan Juni," demikian pernyataan resmi dari Formula E.

"Ini akan berdampak pada logistik pengiriman balapan di jalan-jalan ibu kota pada saat yang sama. Formula E dan pihak berwenang di Jakarta sedang menjajaki kelayakan balapan di kota pada tanggal alternatif," lanjut pernyataan tersebut.

Sementara itu, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan Pemprov DKI lebih memprioritaskan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024, mulai dari pilpres, pileg, hingga pilkada.

"Iya (prioritas utama Pemilu 2024)," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 24 Oktober.

Karenanya, Heru meminta BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan jika Formula E tetap digelar pada waktu yang berdekatan dengan pelaksaan pemilu.

"Jakpro harus mempertimbangkan segala sesuatu termasuk situasi dan kondisi, ya kan. Ada pemilu, ada pilpres, ada pilkada. Terus harinya, tanggalnya, waktunya, kan kepentingan umum juga banyak," ujar Heru.