Menuju Pemilu 2024 Jurnalistik Harus Berkualitas, Ini Komitmen Kemkominfo, Dewan Pers dan PWI

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Dewan Pers, dan PWI menyatakan dukungan mereka terhadap peran penting jurnalistik berkualitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Mereka menyampaikan komitmen bersama untuk memastikan pemilu berlangsung damai dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut dilontarkan dalam seminar nasional bertajuk "Jurnalistik Yang Mengancam Jurnalisme," yang diresmikan oleh Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di Jakarta pada Rabu 8 November. Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu; Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, serta pemimpin media massa lainnya.

Regulasi Publisher Right

Menteri Kominfo, yang sebelumnya adalah wartawan, menyatakan pemahamannya terhadap tantangan menyajikan jurnalisme berkualitas di era digital. Terlebih lagi, dengan meluasnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung pekerjaan jurnalistik, termasuk pembuatan berita dan artikel.

Terkait hal ini, Kemkominfo berkomitmen untuk segera menyelesaikan draft dan menerapkan regulasi Publisher Right yang diharapkan menguntungkan semua pihak.

Dewan Pers dan PWI berpendapat bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Publisher Right menjadi hal yang sangat penting dalam mengatasi tantangan pers di era digital. Mereka melihatnya sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan visi "Indonesia Emas" dengan memanfaatkan bonus demografi, informasi berkualitas yang inspiratif, akurat, dan objektif menjadi kunci.

Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya kesuksesan pemilu dengan menyediakan informasi yang akurat dan objektif. Menurutnya, berita aktual dan faktual adalah unsur-unsur utama dari jurnalisme berkualitas.

Ketum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengimbau agar pers tetap netral dalam Pemilu 2024. "Pers tidak boleh bersikap partisan, mengingat pers juga tidak akan mendapatkan manfaat apa pun dari hasil pemilu," tambahnya.

Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers, menyoroti perlunya regulasi Publisher Right dan insentif dari pemerintah kepada pekerja dan industri media, terutama di masa pandemi COVID-19.

Dewan Pers dan PWI juga menegaskan pentingnya penegakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta peningkatan kapasitas dan wawasan kebangsaan wartawan melalui pelatihan dan uji kompetensi.

PWI Pusat, di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun periode 2023-2028, menitikberatkan fokus pada masalah pendidikan, kompetensi jurnalistik, dan peningkatan wawasan kebangsaan wartawan untuk menuju jurnalistik yang berkualitas. "Dari sembilan program PWI, tujuh di antaranya berkaitan dengan bidang pendidikan," ungkap Hendry Ch Bangun yang berharap situasi dan kondisi jelang Pemilu 2024 tetap terkendali.