Bagikan: JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan pasal suap dan gratifikasi di kasus Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.Diketahui, dugaan yang dilaporkan Indonesia Police Watch (IPW) itu sudah naik ke tahap penyidikan. Gelar perkara sudah dilakukan sejak bulan lalu.“Oh double (pasalnya, red). Ada pasal suap, ada pasal gratifikasinya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan seperti dikutip Selasa, 7 November.Asep mengatakan penerapan pasal ini juga didasari laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). “Dimana laporan hasil audit itu berupa lalu lintas uang yang dimiliki atau yang ada di rekening-rekenin para terduga atau tersangka,” tegasnya.Meski begitu, Asep belum mau memerinci para tersangka dalam kasus ini. Sebab, KPK masih harus mengusut lebih dalam apalagi ada penerapan pasal suap.“Jadi kalau misalnya menggunakan pasal suap, harus benar-benar tadi, satu persatu dibuktikan bahwa meeting of mind nya seperti apa, di mana, keperluannya untuk apa, kemudian ada pergeseran uang itu dalam rangka apa,” jelasnya.Diberitakan sebelumnya, Wamenkumham dilaporkan ke KPK oleh IPW karena diduga menerima gratifikasi hingga Rp7 miliar. Penerimaan ini diduga terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan.Setelah dilaporkan, Edward kemudian mendatangi KPK untuk melakukan klarifikasi. Dia bahkan mengatakan laporan ini menjurus ke fitnah.Edward terakhir kali diperiksa Gedung KPK pada Jumat, 28 Juli. Dia irit bicara saat keluar usai pemeriksaan. "Saya enggak mau jawab, nanti beliau (kuasa hukum, red) saja," kata Eddy kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.Dia memilih langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. "Enggak ada apa-apa," ucap Eddy. BACA JUGA: | TEKNOLOGI NTT Akan Uji Coba Teknologi Kendaraan Tanpa Pengemudi Bersama Toyota 07 November 2023, 03:05 | BERITA Wamenlu RI: Bulan Sabit Merah hingga Pemerintah Mesir Apresiasi Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Gaza 07 November 2023, 04:00 | EKONOMI Sri Mulyani Tunggu Proses Audit BPKP untuk Pembayaran Tagihan Bulog Sebesar Rp16 Triliun 07 November 2023, 06:25 | MUSIK Pengelola SUGBK Siapkan Crowd Control dan Tim Keamanan untuk 70 Ribu Penonton Konser Coldplay 07 November 2023, 06:09 | LIFESTYLE Dituding Tidak Bayar Gaji Karyawan, Fuji Bela Diri 07 November 2023, 06:55 <a href='https://ads.sibernetworks.com/www/delivery/ck.php?n=aab3ec5c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img class="lazyload" src="https://ads.sibernetworks.com/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aab3ec5c" alt="" ></a> Sementara itu, Ricky Herbert Parulian Sitohan selaku kuasa hukum Eddy mengatakan penyelidik mengklarifikasi sejumlah temuan. Tapi, dia tak memerinci lebih lanjut."Saya rasa enggak perlu jawab karena itu hak internal KPK untuk menjawab itu," tegasnya. Tag: kpk gratifikasi korupsi kemenkumham Tag Terpopuler #prabowo subianto #donald trump #banjir #ramadan #gaza Populer | BERITA KLH Siapkan Gugatan Perdata bagi Pihak yang Diduga Picu Banjir Jakarta 09 Maret 2025, 00:15 | BERITA Akibat Hujan Deras, Sejumlah Desa di Boyolali Terendam Banjir 09 Maret 2025, 06:15 | BERITA Prabowo 'Sat Set' Langsung Telepon Kepala BGN saat Tahu Makan Gratis Belum Sampai ke Babelan 09 Maret 2025, 07:45 | BERITA Karyawati Toko Pakaian di Thamrin City Ditusuk Mantan Pacar, Pelaku Sakit Hati Diputus Cinta 09 Maret 2025, 11:30 | BERITA Gelar Aksi Damai di Jakpus, KNPRI Nilai Indonesia Gelap Ulah Jaksa Mafia Hukum 09 Maret 2025, 09:32
