Sri Mulyani Tunggu Proses Audit BPKP untuk Pembayaran Tagihan Bulog Sebesar Rp16 Triliun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian Keuangan untuk segera lakukan pembayaran tagihan ke Perum Bulog sebesar Rp16 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, bahwa pihaknya akan membayarkan pelunasan tagihan ke Perum Bulog sebesar Rp16 triliun setelah menunggu proses audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu berharap proses audit dapat segera diselesaikan.

“Jadi sekarang ini BPKP diminta untuk mempercepat proses audit, sehingga pelunasan tagihannya bisa dapat dilakukan,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin, 6 November.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa seharusnya pelunasan tagihan kepada Perum Bulog tidak menjadi masalah, karena Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mendapatkan anggaran mulai dari impor beras hingga operasi pasar.

“Namun ini harusnya tidak menjadi masalah, Bulog dan Bapanas kan bisa mendapatkan anggarannya mulai dari impor beras dan operasi market,” jelasnya.

Adapun pembayaran tagihan tersebut ingin dipercepat lantaran Bulog memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun dan pengadaan tahap kedua sekitar Rp8,4 triliun dan biaya distribusi dan lainnya sekitar Rp2,8 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan selain pelunasan tagihan ke Bulog, Presiden Jokowi juga menyetujui bantuan pangan beras hingga Juni 2024.

Airlangga mengatakan untuk besaran bantuan sekitar 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun, KPM bantuan pangan tahun depan sebanyak 22.004.077 penerima manfaat.

Selain bantuan pangan beras, pemerintah juga memberikan bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting (KRS) berupa daging ayam dan telur ayam untuk 1,4 juta penerima manfaat di 7 provinsi hingga tahun depan.