JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI jadi sorotan. Sebab, ia sudah bersama Jokowi sejak dia masih menjadi Wali Kota Solo.
Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo periode 2005-2012. Menanggapi hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bilang pengganti Laksamana Yudo Margono memang menjadi hak presiden tapi dia juga harus mendengar sejumlah masukan.
“Terkait dengan Panglima TNI, ya, itu kan akhirnya suara-suara masyarakat yang harus didengarkan, termasuk oleh pemerintah,” kata Hasto kepada wartawan di gedung High End, Jakarta, Rabu, 1 Novermber.
“Meskipun kami tahu itu merupakan hak prerogatif dari presiden tapi apakah betul-betul itu dalam rangka untuk menggelorakan profesionalitas TNI?” sambungnya.
Hasto mengingatkan suara publik harus didengar. “Bahwa itu hak perogratif dari presiden, itu kami hormati sepenuhnya,” tegasnya.
“Tetapi suara-suara yang disuarakan harus didengarkan, harus didengarkan,” imbuh Hasto.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat presiden kepada DPR RI. Ia menunjuk Agus Subiyanto untuk menggantikan Yudo yang akan segera pensiun.
Surat ini diajukan Jokowi tak lama setelah Agus dilantik sebagai KSAD pada 25 Oktober. Ke depan, DPR RI tinggal melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap pilihan Presiden Jokowi ini.
