Polwan Polda Sumsel Disiapkan Jadi Negosiator Gangguan Keamanan Pemilu 2024

SUMSEL - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menyiagakan tim negosiator dari satuan polisi wanita (polwan) untuk menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menghadapi Pemilu 2024.

"Tim negosiator beranggotakan ratusan polwan sudah disiagakan dan sewaktu-waktu siap melaksanakan tugas menjaga kamtibmas menghadapi seluruh rangkaian Pemilu 2024," kata Koordinator Tim Negosiator Polwan Polda Sumsel AKBP Yenni Diarty seusai memberikan pengarahan di lapangan Athidhira Wirabakti Komplek Pakri Palembang, Senin 30 Oktober, disitat Antara.

Dia menjelaskan, tim negosiator polwan sewaktu-waktu siap turun ke lapangan ketika ada kegiatan pengerahan massa seperti pada masa kampanye pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden.

Tim negosiator polwan diharapkan jika ada aksi pengerahan massa partai politik peserta pemilu dapat dicegah tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

"Keberadaan tim negosiator polwan diharapkan mampu meredam aksi massa yang kemungkinan dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dan tahapan pemilu," ujarnya.

 Yenni di hadapan seluruh personel polwan, menekankan agar tim negosiator tetap berupaya bersikap humanis dan persuasif tidak mudah terpancing emosi ketika di lapangan.

Memerintahkan kepada para polwan untuk menjalin komunikasi dengan massa dan mampu memfasilitasi perwakilan massa dalam suatu aksi.

​​​​​​

Bahkan para polwan diharapkan dapat memberikan imbauan kepada massa kader dan simpatisan parpol agar mengikuti kampanye pengerahan massa dengan tertib, aman, dan damai, sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan maupun mengganggu aktivitas masyarakat.

"Arahan khusus itu saya sampaikan kepada para polwan agar mereka dapat menguasai tugas secara profesional sekaligus mampu menjadi tim negosiator yang dapat diandalkan," ujar Yenni.

Sebelumnya Karo Ops Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Reza Herasbudi mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu lebih kondusif menghadapi Pemilu Februari 2024.

"Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan presiden dan anggota legislatif secara serentak tinggal beberapa bulan lagi, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu kamtibmas menjelang pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu dilakukan peningkatan kesiapsiagaan personel melalui Operasi Mantap Brata Musi 2023," pungkasnya.