Pemerintah Jepang Dukung Penggunaan Kamera CCTV untuk Cegah Pelecehan Seksual Terhadap Anak

JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pekan lalu mengumumkan niat pemerintahnya memberikan subsidi kepada nursery dan lembaga pendidikan, untuk pemasangan kamera keamanan atau CCTV sebagai langkah mencegah pelecehan seksual terhadap anak.

Namun, pemerintah telah membatalkan rencana untuk mengajukan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan sistem baru, guna mencegah terpidana pelaku kejahatan seksual dari pekerjaan yang berhubungan dengan anak-anak selama sidang luar biasa parlemen mendatang, kata Ayuko Kato, menteri yang membidangi kebijakan anak, dikutip dari Kyodo News 20 Oktober.

Masalah pelecehan terhadap anak-anak telah menarik perhatian di Jepang, menyusul tuduhan mendiang pendiri agensi Johnny & Associates Inc., Johnny Kitagawa, melakukan pelecehan seksual terhadap anak dan remaja laki-laki selama beberapa dekade.

Sehari sebelum agensi tersebut mengubah namanya menjadi "Smile-Up" di tengah skandal tersebut, PM Kishida berjanji pada pertemuan pemerintah untuk menghapus kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak-anak, yang ia gambarkan sebagai "pelanggaran hak asasi manusia yang berat."

Pemerintahan PM Kishida sangat ingin membantu nursery dan taman kanak-kanak dalam memasang kamera keamanan, untuk memantau staf jika ada tindakan mencurigakan.

Tak hanya itu, pemerintah juga ingin menyediakan partisi untuk memberikan privasi pada anak-anak saat mereka berganti pakaian, kata pejabat pemerintah.

Sementara itu, rancangan undang-undang untuk membentuk sistem yang disebut sebagai "DBS Jepang", mirip dengan sertifikat Layanan Pengungkapan dan Pembatasan pemerintah Inggris, telah dikritik oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa karena isinya.

Beberapa anggota parlemen di LDP, yang dipimpin oleh PM Kishida, berpendapat, sistem tersebut, yang akan mengecualikan sekolah swasta dan pusat penitipan anak setelah sekolah yang tidak memiliki pengawasan publik, tidak akan efektif.

Menteri Kato mengatakan kepada wartawan, pemerintah telah bersedia untuk mengajukan rancangan undang-undang tersebut "sesegera mungkin", baik selama atau setelah Diet session parlemen berikutnya yang diperkirakan akan diselenggarakan pada Bulan Januari.