MUI: Investasi Harus Jamin Distribusi Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA -  Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan mengatakan investasi harus dapat menjamin distribusi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

"Investasi harus menjamin distribusi kesejahteraan dan keamanan masyarakat," katanya dilansir ANTARA, Jumat, 6 Oktober. 

Amirsyah menilai jika investasi berpotensi menimbulkan mafsadah atau kerusakan, hal tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak untuk dapat menyelesaikannya, termasuk di antaranya para ulama.

 Menurutnya, negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan yang harus ditunjukkan, salah satunya dalam bidang investasi agar tidak dikuasai kepentingan golongan tertentu.

"(Negara) merdeka dan berdaulat, termasuk dalam melakukan investasi dan kegiatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Karena itu, kata Amirsyah, segala bentuk investasi hendaknya juga menjamin hak-hak bangsa, seperti kedaulatan dan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat, serta segala hal yang dijamin oleh konstitusi seperti Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.

"Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus ditaati, jadi clear," ujarnya.

Amirsyah mengatakan MUI beserta para ulama menginginkan adanya solusi terbaik bagi umat agar tidak ada hak yang tercederai oleh kepentingan suatu golongan tertentu.

Dia menyatakan pihaknya optimistis pemerintah telah memiliki solusi terbaik terkait permasalahan yang ada di Pulau Rempang.

"Tinggal bagaimana pemerintah melakukan political will (kebijakan politik), saya rasa keadilan bisa terjamin," imbuh Amirsyah.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPBB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Irfan Syakir Widyasa mengatakan proyek pengembangan investasi di Pulau Rempang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

"Karena yang dibangun di Rempang itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas, baik itu tenaga kerja maupun masyarakat yang ada di sana, juga sebetulnya diberikan kompensasi yang besar," kata Irfan pada Rabu (4/10). 

Dia menerangkan hambatan yang sempat dihadapi saat pengembangan investasi di Pulau Rempang disebabkan oleh penyampaian informasi kepada masyarakat yang belum maksimal hingga adanya kepentingan politik dan negara asing yang terlibat.

"Selama ini informasi yang mungkin belum sampai,  karena kepentingannya banyak, selain ada Pilwalkot, Pilgub, Pilpres, tapi rupanya investasi yang masuk ini kan juga diinginkan oleh negara lain," tutur Irfan.