Amankan KTT AIS di Bali, Polri Gelar Operasi Tribrata Agung Hingga Kerahkan 4.083 Personel

JAKARTA - Polri menggelar Operasi Tribrata Agung dalam rangka pengamanan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island State (KTT AIS) 2023 di Bali pada 10 hingga 13 Oktober. Sekitar 4.083 personel dikerahkan dalam skema pengamanan kegiatan tersebut.

"Polri menerjunkan sebanyak 4.083 personel dengan rincian 1.863 personel dari Mabes Polri dan 2.220 personel dari Polda Bali," ujar Kasatgas Humas Operasi Tribrata Agung Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Rabu, 4 Oktober.

Operasi Tribrata Agung 2023 akan berlangsung selama 6 hari, dimulai dari tanggal 8 hingga 13 Oktober. Dalam kegiatan pemanganan itu, ribuan personel yang dikerahkan ditempatkan di wilayah hukum Polda Bali, terutama di tempat kegiatan KTT AIS.

"Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif. Lalu, didukung penegakan hukum, siber, interpol, dan kehumasan," sebutnya

Dalam skema pengamanan secara keseluruhan, Polri mendukung Paspampres dan Kogabwilhan II pada ring 3 dan 4. Di mana, merupakan kawasan objek kegiatan dan penginapan hotel para kepala negara peserta KTT AIS 2023.

"Polri melakukan pengamanan di ring 1,2,3 dan 4 (kawasan) pada objek kegiatan dan penginapan para menteri negara-negara yang hadir dan delegasi pada KTT AIS 2023," ungkap Ramadhan.

Lebih lanjut, Ramadhan menuturkan, dalam rangka kontinjensi (kedaruratan) peran dari upaya penyelamatan para kepala negara, akan menjadi tugas Paspampres beserta Kogabwilhan II serta dibantu Polri bila diminta.

"Dalam keadaan kontinjensi upaya penyelamatan para menteri delegasi KTT AIS menjadi tanggung jawab Polri dengan menerapkan rencana kontinjensi yang diatur dalam Operasi Aman Nusa I,II dan III," kata Ramadhan.

Polri juga mengerahkan sebanyak 160 personel dan kendaraan yang di-BKO kepada Paspampres dalam pengawalan VVIP.

Selain itu, Polri menggunakan Command Center 91 ITDC Nusa Dua sebagai posko kegiatan pengamanan KTT AIS 2023 yang memiliki fitur lengkap di dalam memantau pergerakan personel, kendaraan pengamanan, jalur komunikasi, aplikasi internal Polri, aplikasi eksternal dari instansi terkait, yang dapat mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan kepala negara, menteri dan delegasi.