Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, menyatakan partainya bakal mendisiplinkan kader yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama, Yaqut Cholis Qoumas lantaran menyinggung soal adanya figur calon presiden (capres) yang melakukan politisasi agama dan menyebut Pilgub DKI Jakarta.

Jazilul mengingatkan Yaqut agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Apalagi, ketum PP GP Ansor itu merupakan menteri yang seharusnya menjaga kerukunan antar umat beragama.

Diketahui, saat ini PKB mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berpasangan dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," ujar Jazilul kepada wartawan, Senin, 2 Oktober.

Oleh karena itu, wakil ketua MPR itu menegaskan, partainya sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut sebagai kader PKB. Karena kata Jazilul, tidak seharusnya Yaqut mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi dan menggiring opini publik.

"Kalau posisinya sebagai menteri, ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan," tegas Jazilul.

Terlebih sebagai pembantu presiden, Jazilul menilai, Yaqut secara tidak langsung telah menyebar berita bohong atau hoaks yang mengarah pada politik pecah belah.

"Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara, ini hoaks kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama," kata Jazilul.

"Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi," sambungnya.

Selain itu, tambah Jazilul, partai juga akan mendisiplinkan kader yang tidak satu suara untuk mendukung pasangan Anies-Cak Imin (Amin) pada pilpres mendatang. Diketahui sebelumnya, Yaqut pernah berujar jika memilih 'Amin' adalah bid'ah.

"Kami sudah mendeklarasi pasangan Amin dan semua pengurus, konstituen, partisipan PKB semua sudah mendukung Amin. Saya pikir itulah bukti ketaatan kepada organisasi, yang tidak setuju dengan itu berarti menyimpang dari keputusan organisasi," tegas Jazilul.

"Publik akan tahu siapa kader-kader PKB yang menyimpang dari keputusan organisasi dan pasti akan menerima disiplin organisasi," tambahnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan umat Buddha agar jangan memilih pemimpin secara asal-asalan di Pilpres 2024. Dia mengatakan, umat beragama seharusnya menyadari bahwa pemilu hanyalah mekanisme untuk menemukan siapa yang akan memimpin Indonesia.

Menurutnya, agama dengan politik tidak dapat dipisahkan namun juga tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan.

"Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya bagus, syukur mukanya ganteng, syukur bicaranya manis, itu dipilih," kata Yaqut saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 30 September.

"Kita masih ingat, ada penggunaan agama secara tidak baik dalam politik beberapa waktu yang lalu, waktu pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Pemilihan Presiden," lanjutnya.