JAKARTA - GP Ansor membela Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang disebut bakal didisiplinkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyinggung soal politisasi agama seperti pilpres 2019 dan Pilgub DKI 2017.
Kadensus 99 PP GP Ansor Nuruzzaman menilai, reaksi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid terlalu berlebihan.
Sebab menurutnya, Yaqut hanya mengimbau masyarakat agar jangan memilih pemimpin karena tampang dan bicara manis.
"Cak Imin dan Jazil ini politisi baperan. Pernyataan seperti itu memang harus disampaikan Gus Men sebagai Menteri Agama," ujar Nuruzzaman dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Oktober.
Menurut Nuruzzaman, seharusnya kedua elite PKB itu mendukung pernyataan Yaqut sebagai bentuk pendidikan politik kepada warga. Bukan malah memandang ucapan Yaqut sebagai sebuah sindiran.
"Mereka berdua juga dapat gaji dari uang rakyat lho. Tugas mereka bukan mem-framing pernyataan Menag, tapi harusnya mendukung pernyataannya," tegas Nuruzzaman.
Dia pun menilai, sebaiknya Cak Imin dan Jazilul tidak usah menjadi politisi jika sikapnya mudah tersinggung.
"Kalau jadi politisi baperan mending berhenti saja dari politisi," kata Nuruzzaman.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, menyatakan partainya bakal mendisiplinkan kader yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama, Yaqut Cholis Qoumas lantaran menyinggung soal adanya figur calon presiden (capres) yang melakukan politisasi agama dan menyebut Pilgub DKI Jakarta.
Jazilul mengingatkan Yaqut agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Apalagi, ketum PP GP Ansor itu merupakan menteri yang harusnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Sementara Cak Imin mengatakan pernyataan Yaqut adalah omongan buzzer.
Diketahui, saat ini PKB mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berpasangan dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," ujar Jazilul kepada wartawan, Senin, 2 Oktober.
Oleh karena itu, wakil ketua MPR itu menegaskan, partainya sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut sebagai kader PKB. Karena kata Jazilul, tidak seharusnya Yaqut mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi dan menggiring opini publik.
"Kalau posisinya sebagai menteri, ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan," tegas Jazilul.
Terlebih sebagai pembantu presiden, Jazilul menilai, Yaqut secara tidak langsung telah menyebar berita bohong atau hoaks yang mengarah pada politik pecah belah.
BACA JUGA:
"Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara, ini hoaks kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama," kata Jazilul.
"Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi," sambungnya.