Heru Budi Diminta Lobi Pusat, Integrasikan Tarif KRL dengan Transjakarta-MRT-LRT

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melobi pemerintah pusat agar wacana integrasi tarif KRL Commuter Line dengan moda transportasi milik Pemprov DKI, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Menurut Taufik, jabatan Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) akan membantunya untuk memudahkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan terkait rencana ini.

"Minta tolong Pj Gubernur aga bisa dibantu. Pj Gubernur kan orang dari pusat (Kepala Sekretariat Presiden). Ya, mnengerti lah, bagiamana. Kemenhubnya harus dihubungi, Dirjen Perkeretaapiannya juga," kata Taufik kepada wartawan, Rabu, 26 September.

Sejak beberapa tahun lalu, Pemprov DKI berkeinginan untuk mengintegrasikan tarif transportasi di Jabodetabek.

Pemprov DKI, lewat BUMD-nya yakni PT MRT juga berencana untuk mengakuisisi separuh saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) agar integrasi ini bisa terwujud. Namun, perusahaan pemerintah pusat yakni PT KAI selaku induk usaha PT KCI menolak akuisisi tersebut.

"Sebenarnya Pemprov DKI menunggu keputusan dari pusat. Kan, yang enggak mau itu dari pusat. kita sifatnya, apa yang kita inginkan bisa berjalan. Tapi mereka (pusat) agak sedikit keberatan. Mungkin banyak efeknya di mereka kalau bergabung dengan kita," urai Taufik.

Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat blak-blakan soal nasib rencana integrasi tarif moda transportasi MRT, LRT Jakarta, Transjakarta, bersama KRL Commuter Line yang tak kunjung terwujud.

Hal ini disampaikan Tuhiyat dalam rapat Komisi B DPRD DKI yang membahas perubahan APBD tahun 2023.

"Apa yang terjadi setelah 2 tahun, komitmen high level bubar. Tidak ada komitmen dari Kementerian BUMN terkait KAI, karena yg hanya bisa mengendalikan Kementerian BUMN," kata Tuhiyat di Grand Cempaka Resort & Convention, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 14 September.

PT MRT Jakarta dan PT KAI sejatinya telah membentuk perusahaan patungan untuk menjalankan integrasi angkutan umum yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) pada Januari 2020. Di mana, MRT memiliki porsi saham 51 persen dan KAI sebesar 49 persen.

Dengan batalnya rencana akuisisi yang menyebabkan integrasi tarif tak terlaksana, Tuhiyat mengusulkan agar pemerintah membubarkan PT MITJ.

"Ini sampai-samlai badan usaha yang dibentuk antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat yang namanya Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek saya minta bubarkan kalau komitmennya tidak konsisten," imbuhnya.