DPRD DKI Dukung Tarif Transjakarta Naik dari Rp3.500 Jadi Rp5.000

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar menyebut pihaknya mendukung jika Pemprov DKI menaikkan tarif Transjakarta. Sebab, harga tiket Transjakarta belum berubah sejak belasan tahun lalu sebesar Rp3.500.

Taufik menuturkan, hal ini akan dibicarakan dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI bersama Dinas Perhubungan DKI dan PT Transjakarta setelah perubahan APBD tahun 2023 disahkan.

"Mungkin akan dievaluasi selama dari tahun 2005 sampai saat ini bus besar Transjakarta masih disubsidi Rp3500. Maka kalau dalam hitungan itu jauh sekali. Kenaikan tarif itu akan dipertimbangkan," kata Taufik kepada wartawan, Rabu, 27 September.

Taufik menjelaskan, selama ini Pemprov DKI menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) pada tarif Transjakarta.

Selama ini, tiket Transjakarta disubsidi dari APBD sekitar Rp13 ribu sekali perjalanan karena nilai keekonomian tarif Transjakarta sebesar Rp15 ribu per tiket.

Dengan kenaikan tarif busnya, Taufik memandang Transjakarta bisa ikut meringankan beban ABPD karena nilai subsidi dikurangi. Mengingat, APBD tahun 2023 pun mengalami defisit anggaran.

"Kalau kita bicara PSO, memang ada pembahasan jangan kita cuman mengandalkan PSO. Artinya, Transjakarta juga harus meningkatkan dari sisi lain untuk ekonominya," urai Taufik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, wacana kenaikan tarif Transjakarta berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang memandang tarif moda transportasi yang dikelola Pemprov DKI.

DTKJ, lanjut Syafrin, mengusulkan kenaikan lantaran tarif Transjakarta tidak mengalami kenaikan sejak belasan tahun lalu. Sementara, moda transportasi lain seperti KRL Commuter Line diwacanakan akan naik Rp2000 dari menjadi Rp5000.

"Alasannya melihat tarif eksisting Transjakarta sebesar Rp3500 sejak 2007 tidak naik sementara, di sisi lain tarif moda angkutan seperti KRL akan naik. Tentu kami harus lakukan check and recheck terkait itu dan tentu ada survei internal," urai Syafrin.