Bagikan:

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi meminta bupati/wali kota tidak mengorbankan anak-anak dengan memaksa pembelajaran tatap muka di sekolah.

Hal ini dikatakan Gubsu Edy menanggapi rencana Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani yang bersikeras dan memastikan akan tetap membuka belajar tatap muka sekalipun tidak mendapatkan izin dari gubernur. 

"Masalah pendidikan, wewenang ada di daerah, tapi di dunia ini, belum ada yang buka sekolah. Kemarin dibuka sebentar oleh Korea, habis itu ditutup balik. Indonesia satu daerah pun belum ada daerah yang membuka sekolah. Kenapa, ini perlu evaluasi, apalagi covid lagi tinggi-tingginya," kata Gubsu Edy, Jumat, 5 Februari. 

"Hari ini saja kita 126 (kasus COVID-19)," lanjutnya. 

Mantan Pangkostrad ini menegaskan, tidak adanya pelaksanaan pembelajaran tatap muka merupakan keputusan para ahli yang terdiri dari dokter anak, psikolog anak dan lainnya. Bukan keputusan gubernur. 

"Kalau yang ditanya tokoh ekonomi pasti maunya sekolah. Angkot tinggal 60 persen gara-gara anak sekolah tutup, kantin disekolah tutup semua," jelasnya. 

Gubsu Edy mengakui, dari sisi ekonomi, pembelajaran dalam jaringan (daring) cukup berat. 

"Kalau dari segi ekonomi, dilakukan daring, dirugikan ekonomi. Dari pembinaan, iya, namanya tatap muka jauh lebih baik dari jarak jauh. Persoalan sekarang, COVID-19 ini WHO, Inpres, Pergub bahkan Perda, tolong ini pahami,” ujar dia.

 "Sekolah tatap muka kita harus perhatian anak-anak kita, kita yang dewasa saja susah diatur. Apalagi anak-anak kita yang senang bermain, dia pulang, nenek kakek kena, kita setengah mati," sambungnya.

Diketahui, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani bersikeras akan tetap membuka belajar tatap muka. Persoalannya, tidak semuanya siswa di sana memiliki smartphone untuk belajar jarak jauh. Hal itu menjadi dasar dia berencana membuka sekolah belajar tatap muka.

"Saya akan surati gubernur, mendikbud soal belajar tatap muka. Kalau memang gubernur tak setuju itu urusan beliau, kami tetap jalan," ujar Bakhtiar, ketika dihubungi, Kamis, 4 Februari.

Bakhtiar mengatakan belajar tatap muka yang akan dilakukan khusus untuk SMP dan SD. Sebab hal itu disebut menjadi kewenangannya. 

"Kalau Pak Gubernur belum mau buka SMA itu urusan beliau, kami urusi yang menjadi kewenangan kami," tegasnya.