Optimistis 3 Kabupatennya Tak Lagi Tertinggal, Pemprov Sulteng Sebut 3 Kategori Sudah Terpenuhi

SULTENG - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Tengah (Sulteng) optimistis 3 kabupaten di wilayahnya terlepas dari kategori daerah tertinggal pada 2023.

Tenaga Ahli Gubernur Sulteng Ridha Saleh mengatakan tiga kabupaten yang dimaksud, yakni Donggala, Sigi dan Tojo Una-una.

"Menurut Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Rafdinal, berdasarkan hasil pengukuran terakhir pada 62 kabupaten tertinggal, tiga kabupaten di Sulteng telah naik status," katanya melalui keterangan tertulisnya, Selasa 12 September, disitat Antara.

Ia mengungkapkan, pernyataan pejabat Kemendes PPDT RI itu dilontarkan saat menghadiri pertemuan di Sekretariat Kemendes PPDT mewakili gubernur saat membahas deklarasi tiga kabupaten di provinsi itu keluar dari daerah tertinggal, Senin 11 September.

Menurut Kemendes PPDT, tiga sektor mempengaruhi daerah di Sulteng dapat terlepas dari ketertinggalan, yakni bantuan sosial yang terdistribusi merata, pertumbuhan ekonomi semakin kuat dan pengelolaan lingkungan hidup semakin baik.

"Tiga sektor itu salah satu indikator penilaian Kemendes PDTT RI. Rata-rata nilai indeks komposit pada tiga kabupaten di Sulteng mengalami kenaikan sangat signifikan, terutama pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan menurut penilaian Pemerintah Pusat," tutur Ridha.

Menurut data pemerintah, kata dia, ekonomi Sulteng pada triwulan II 2023 tumbuh tumbuh tinggi pada level 11,86 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama yakni 5,17 persen.

Dalam pertemuan itu juga, Pemprov Sulteng menyampaikan gagasan deklarasi dengan menghadirkan 15 gubernur termasuk 62 bupati se-Indonesia dan mendapat persetujuan Mendes-PDTT Abdul Halim Iskandar.

"Kami perlu merampungkan rencana deklarasi, supaya pelaksanaannya terjadwal dengan baik. Kami juga telah menyampaikan gagasan ini kepada Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Wapres), dan dijadwalkan Dirjen Kemendes PPDT siang ini melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Sekretariat Wapres membahas deklarasi keluar dari status daerah tertinggal," tandasnya.