Bagikan:

JAKARTA - Komisi IX DPR meminta pemerintah memberi penjelasan tentang isu Pandemi 2.0 dan lockdown di tahun 2023. Isu ini ramai dibicarakan setelah postingan seorang dokter viral di media sosial.

Sebelumnya viral di media sosial unggahan seorang dokter bernama dr. Tifauzia Tyassuma. Kata dia, Pandemi 2.0 yang dijadwalkan tahun 2025 ternyata dimajukan menjadi 2023. Dokter mengklaim dalam sebulan atau dua bulan Indonesia juga akan kembali mengalami lockdown. Termasuk juga dengan adanya aturan work from home (WFH), dan penggunaan masker.

Hal tersebut buntut polusi udara yang semakin parah dan varian terbaru COVID-19, yakni Eris sudah masuk ke Indonesia. Cuitan dr.Tifa yang merupakan ahli epidemiologi molekuler dan praktisi makanan kesehatan itu soal pandemi 2.0 sontak ramai menjadi perbincangan dan menimbulkan kekhawatiran.

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menilai pemerintah harus memberikan respons dari informasi yang disampaikan dr.Tifa.

"Informasi yang tidak benar atau simpang siur dapat menimbulkan kepanikan dan kebingungan. Oleh karena itu, perlu ada upaya edukasi yang kuat untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa apakah isu pandemi 2.0 memiliki dasar yang kuat," kata dia, Senin 11 September.

Arzeti menilai masyarakat masih perlu diberikan edukasi mengenai virus Covid-19 yang masih ada hingga saat ini. Meskipun Indonesia sudah memasuki fase endemi, menurut Arzeti, masyarakat masih trauma dengan keadaan pandemi yang dirasakan selama beberapa tahun lalu.

"Saat ini masyarakat masih mencoba bangkit kembali setelah kita terseok akibat Pandemi. Baik dari perekonomian hingga sisi sosial, kita semua masih menjalani fase pemulihan. Jadi saat isu soal Pandemi 2.0 menyebar di media sosial dengan cepat, tentunya ini menimbulkan kekhawatiran," paparnya.

"Selain klarifikasi, penjelasan yang komprehensif dan berdasar sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan pemahaman menyeluruh secara transparan. Apalagi masyarakat kita kritis sehingga perlu mendapat penjelasan yang sebenar-benarnya,” tambah Arzeti.

Arzeti pun menganggap ramainya isu Pandemi 2.0 juga merupakan teguran bagi Pemerintah karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perkembangan status virus Covid-19 dan polusi udara. Ia pun menyoroti soal informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menyebut tren terkait Covid-19 kurang menggemberikan, khususnya di belahan bumi bagian utara.

Dalam rilisnya, WHO memperkirakan masih ada ratusan ribu orang di seluruh dunia yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit akibat Covid-19. Hal ini karana banyak negara telah berhenti melaporkan data terkait virus Corona.