JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan tak ada anggota TNI yang terlibat di balik pengungkapan kasus jual beli ataupun peredaran senjata api (senpi) Ilegal.
Adapun, Polda Metro Jaya bersama Puspom TNI Angkatan Darat (AD) mengungkap peredaran senpi ilegal dengan modus modus memalsukan kartu anggota TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"Sampai saat ini tidak ada keterlibatan anggota TNI," ujar Karyoto kepada wartawan, Senin, 21 Agustus.
Ditegaskan Kapolda, jika ditemukan anggota TNI yang terlibat dalam kasus peredaran senpi, maka penanganannya langsung dilimpahkan ke Puspom AD.
"Kalaupun ada, nanti puspom yang menangani ya. Tidak ada anggota TNI yang terlibat," kata Karyoto.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Hayadi menyebut 10 orang sudah ditangkap dalam pengungkapan peredaran senpi ilegal modus modus pemalsuan kartu anggota TNI dan Kemenhan.
Namun, jumlahnya tak menutup kemungkinan akan bertambah karena masih dilakukan pengembangan.
Dalam rangkaian pengungkapan itu, ada 44 puncuk senjata dapat disita.
"Sehingga kami bisa menyita 44 pucuk senjata campuran. Artinya disini ada yang pabrikan, ada yang rakitan, ada yang air gun maupun airsoft gun," ungkapnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Unggul di Survei Litbang Kompas, Politikus PDIP Ajak Anies Gabung dengan Ganjar
21 Agustus 2023, 18:24 -
| BERITA
Kapolda Lampung Bentuk Timsus Usut Kasus Meninggalnya Siswa SPN di Kemiling
21 Agustus 2023, 18:08
Dari 10 orang yang ditangkap, Hengki menyebut salah satunya merupakan 'tokoh' dari peredaran senpi ilegal. Ia berinisial R yang merupakan pemasok terhadap teroris Dananjaya Erbening.
"Kami bisa menangkap beberapa tersangka termasuk tokohnya kami ungkap di Cianjur pada saat itu. Jadi di atas gunung kita tangkap," kata Hengki.
Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya dan Puspom TNI Angkatan Darat mengungkap kasus peredaran senjata api (senpi) rakitan. Bahkan, membongkar pabrik spesialis modifikasi senpi.
Dilibatkannya Puspom TNI AD dalam pengungkapan kasus peredaran senpi ini karena ditemukannya modus penggunaan kartu anggota palsu mengatasnamakan TNI AD dan Kementerian Pertahanan.
Kerja sama dengan Puspom TNI AD itupun disebut sudah berlangsung sejak Juni 2023.
"(Modus) Menggunakan kartu palsu seolah-olah itu adalah asli, bahkan melakukan pelatihan-pelatihan sejenis militer padahal itu bukan militer," kata Hengki.
